MOJOKERTO, KOMPAS.com – Insiden dugaan keracunan massal usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami ratusan siswa di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, memicu perhatian serius Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P), Kemenkes melakukan peninjauan dan pemeriksaan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mojokerto pada Selasa (13/1/2026).

Tim mengunjungi SPPG Yayasan Bina Bangsa Semarang (YBBS) 03 di Dusun Rejeni, Desa Wonodadi, Kecamatan Kutorejo, yang merupakan penyedia menu MBG dalam insiden tersebut.

Dari kunjungan itu, tim Kemenkes menemukan bahwa SPPG tersebut ternyata belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Temuan ini dikonfirmasi oleh Petugas sekaligus Peneliti dari Ditjen P2P Kemenkes, Izzi Ashari, usai melakukan pemeriksaan.

“Kami sudah melakukan asistensi dengan Dinas Kesehatan. Pihak SPPG sudah mengajukan (SLHS), tetapi saat ini masih dalam proses memenuhi persyaratan. Ya (belum ada), tetapi sudah diajukan,” ujar Izzi di dapur SPPG YBBS Mojokerto, Selasa.

Izzi menjelaskan bahwa secara fisik, fasilitas SPPG sebenarnya cukup memadai dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Dari sisi sumber daya manusia (SDM), unit tersebut juga telah memiliki tenaga ahli gizi, ahli sertifikasi halal, dan juru masak yang kompeten.

Oleh karenanya, Izzi menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan investigasi mendalam terkait kasus dugaan keracunan yang menimpa ratusan siswa dan santri di Mojokerto.

Fokus investigasi diarahkan pada kepatuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyimpanan serta durasi distribusi makanan dari dapur hingga ke tangan penerima manfaat.

“Kami masih mempelajari di mana letak celahnya; apakah pada penerimaan bahan baku, proses pemasakan, pendistribusian, atau saat diterima siswa. Kami masih mencari penyebab pastinya karena hasil uji laboratorium belum keluar,” kata Izzi.

Baru 1 SPPG Kantongi SLHS

Di Kabupaten Mojokerto, hingga kini tercatat baru satu SPPG yang telah mengantongi SLHS, sementara 11 lainnya baru memegang surat rekomendasi.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Mojokerto, Dyan Anggrahini Sulistyowati, menjelaskan bahwa SPPG yang beroperasi saat ini sedang berproses secara bertahap untuk memenuhi standar kesehatan.

"Total ada 77 SPPG yang beroperasi dan mayoritas masih dalam proses pengajuan. Rekomendasi laik sehat ini bukan sekadar izin operasional, melainkan prasyarat dasar sebelum izin resmi diterbitkan," kata Dyan.

Dia menambahkan, skema perizinan SPPG dalam program MBG terus disesuaikan untuk memudahkan operasional tanpa mengabaikan aspek keamanan.

Salah satunya melalui penyederhanaan rekomendasi yang tidak lagi mewajibkan Nomor Induk Berusaha (NIB), melainkan cukup berdasarkan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL).

Capai 384 Pelajar

Sebelumnya diberitakan, ratusan pelajar dari tujuh lembaga pendidikan di Mojokerto mengeluhkan gejala mual, muntah, demam, dan diare usai menyantap menu soto ayam dari SPPG YBBS 03 pada Jumat, 9 Januari 2026.

Berdasarkan data terbaru, hingga Selasa (13/1/2026), jumlah korban melonjak menjadi 384 orang, dari sebelumnya sebanyak 261 orang.

Untuk menangani para korban, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto telah mengerahkan 16 Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes).

Kadinkes Dyan Anggrahini menyebut bahwa pihaknya terus memantau situasi secara ketat dengan mewajibkan seluruh puskesmas dan rumah sakit melaporkan perkembangan kondisi pasien setiap satu jam sekali.