WASHINGTON - Untuk menjadi anggota organisasi dunia yang bersifat multilateral tidaklah gratis. Setiap harus merogoh kocek untuk ikut dalam organisasi tersebut. Tentunya, organisasi itu bertujuan untuk meningkatkan posisi tawar dan memperkuat kerja sama global.

6 Biaya Keanggotaan Organisasi Dunia, Paling Mahal BoP Trump Capai Rp17 Triliun

1. PBB

Negara anggota PBB tidak membayar “biaya keanggotaan” tetap tunggal tetapi kontribusi anggaran tahunan berdasarkan skala kemampuan ekonomi masing-masing negara (ukurannya ditetapkan oleh Majelis Umum PBB).

Kontribusi ini bisa sangat bervariasi antar negara. Contohnya dalam anggaran reguler PBB 2026: beberapa negara membayar jutaan hingga puluhan juta dolar AS setahun (misalnya, Kanada sekitar USD 81 juta; Inggris sekitar USD 128 juta; Polandia USD 26 juta) — ini hanya sebagian dari total daftar kontribusi. Skala kontribusi ditentukan berdasarkan ukuran ekonomi, pendapatan nasional bruto, dan faktor lain

2. ASEAN

ASEAN adalah organisasi regional yang anggarannya berasal dari kontribusi negara anggota. Walaupun tidak semua angka resmi mudah tersedia, satu studi menunjukkan bahwa kontribusi tahunan tiap negara anggota ASEAN bisa sekitar USD1 juta per tahun untuk anggaran organisasi pada satu periode sebelumnya.

Selain itu, dalam contoh pembuatan gedung atau operasi tertentu, negara anggota pernah saling “urunan” dalam proporsi sama (misalnya biaya operasional sekretariat sebelumnya sekitar USD20 juta total, masing-masing negara ASEAN sekitar USD2 juta).

3. Uni Eropa (UE)

Uni Eropa berbeda dari organisasi seperti PBB atau ASEAN karena keanggotaannya hanya bagi negara Eropa yang memenuhi kriteria tertentu; negara yang ingin masuk harus melalui proses akuisisi resmi dan memenuhi persyaratan (sering kali termasuk harmonisasi hukum dan ekonomi), bukan sekadar membayar biaya.

Biaya yang relevan secara umum adalah kontribusi tahunan negara anggota terhadap anggaran UE, yang dihitung sebagian berdasarkan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) negara tersebut. Besaran ini berubah tiap tahun dan merupakan bagian dari anggaran Uni Eropa (mis. untuk periode anggaran multi-tahunan). Kontribusi negara anggota UE biasanya mencapai miliaran euro per tahun untuk anggaran UE, tergantung ukuran ekonomi masing-masing negara. (Angka pastinya tergantung kebijakan anggaran tahunan dan PNB negara anggota).

Baca Juga: Armada AS Sudah Siaga, Ada 4 Poin Curhat Presiden Iran ke MBS

4. APEC

APEC bukan organisasi dengan biaya keanggotaan besar per negara seperti PBB, tetapi dibiayai oleh kontribusi tahunan kecil dari semua negara anggota.

APEC menggunakan kontribusi tahunan gabungan dari 21 ekonomi anggota, dan total yang terkumpul biasanya sekitar USD3,38 juta per tahun untuk anggaran umum (termasuk sekretariat di Singapura dan kegiatan inti).

5. OKI

Untuk OKI, kontribusi anggota lebih formal karena organisasi ini memiliki anggaran yang disetujui melalui rapat menteri luar negeri OIC tiap tahun.

Dalam praktiknya, anggota OKI diwajibkan membayar kontribusi ke anggaran Sekretariat Umum OKI dan organ-organ subsidiarnya. Salah satu dokumen negara anggota (untuk Brunei) menyebut bahwa anggota membayar kontribusi wajib sesuai formula yang disepakati, misalnya sekitar 3,5 % dari total anggaran yang dinilai — ini berarti dana yang harus dibayar oleh negara tertentu tergantung pada formula anggaran OIKI, bukan angka tetap standar untuk semua.

Anggaran OIC tahunan total (misalnya untuk tahun 2026) diputuskan oleh Konferensi Menteri Luar Negeri dan mencakup puluhan juta dolar AS untuk berbagai komponen (sekretariat dan badan-badan terkait). Contohnya, total anggaran beberapa unsur badan OIC untuk 2026 mencapai puluhan juta USD (misalnya Secretariat General sekitar USD 38,2 juta bersama unit lain).

6. BoP Trump

Melansir Al Jazeera, draf piagam yang dikirim ke sekitar 60 negara oleh pemerintahan AS menyerukan agar negara-negara anggota menyumbangkan USD1 miliar atau Rp17 triliun dalam bentuk tunai jika mereka ingin keanggotaan mereka di Dewan Perdamaian (Board of Peace atau BoP yang didirikan Donald Trump), berlangsung lebih dari tiga tahun, menurut dokumen yang dilihat oleh kantor berita Reuters.

“Setiap Negara Anggota akan menjabat selama tidak lebih dari tiga tahun sejak berlakunya Piagam ini, dan dapat diperpanjang oleh Ketua,” demikian isi dokumen tersebut, yang pertama kali dilaporkan oleh Bloomberg News.

“Masa keanggotaan tiga tahun tidak berlaku untuk Negara Anggota yang menyumbangkan lebih dari USDD1.000.000.000 dalam bentuk dana tunai kepada Dewan Perdamaian dalam tahun pertama berlakunya Piagam.”

Dewan tersebut akan mengawasi pemerintahan sementara Gaza, yang telah berada di bawah gencatan senjata yang rapuh sejak Oktober.

(ahm)