Jakarta, VIVA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto meyakini, penyesuaian batas free float saham dari 7,5 persen menjadi 15 persen, akan dapat memulihkan kepercayaan pasar. Hal itu sekaligus sebagai respons atas sorotan Morgan Stanley Capital International (MSCI), terkait transparansi free float di Indonesia.

Dia mengatakan, penyesuaian tersebut dinilai setara dengan praktik di berbagai negara, mengingat free float Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelumnya relatif rendah dibandingkan Malaysia, Hong Kong, dan Jepang, yang masing-masing 25 persen, serta Thailand yang juga nantinya akan sebesar 15 persen.

“Jadi kita ambil angka yang relatif lebih terbuka dan tata kelola lebih baik,” kata Airlangga di kantor pusat Danantara, Jakarta, Jumat, 30 Januari 2026.



Menko Ekonomi Airlangga Hartarto.

Photo :

• Antara.

Dalam menanggapi kekhawatiran bahwa kenaikan free float menjadi 15 persen yang berpotensi membuat pasar sepi, Airlangga menegaskan hal tersebut tidak akan terjadi. Menurutnya, peningkatan free float justru akan menarik investasi masuk dan meningkatkan likuiditas pasar.

Selain kebijakan kenaikan free float, Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah juga akan mendorong percepatan demutualisasi BEI mulai tahun ini. Demutualisasi tersebut merupakan transformasi struktural untuk mengurangi benturan kepentingan antara pengurus bursa dan anggota bursa, sekaligus mencegah praktik pasar yang tidak sehat.

Menurutnya, langkah ini juga membuka peluang masuknya investasi, termasuk dari Danantara dan agensi lainnya. Tahapan demutualisasi telah diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), serta dapat dilanjutkan dengan rencana bursa melantai di pasar modal.

Langkah berikutnya, pemerintah juga berencana meningkatkan batas investasi dana pensiun dan asuransi di pasar modal dari 8 persen menjadi 20 persen.

Airlangga menyampaikan, seluruh kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, yang juga telah memonitor perkembangan pasar modal termasuk dampak kebijakan MSCI dan penilaian lembaga pemeringkat lainnya.

"Pemerintah memastikan fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh, dengan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang berjalan dengan baik," ujarnya.