Usulan ini disampaikan Alex merespons banjir bandang dan longsor berskala besar yang melanda 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dengan tingkat kerusakan lingkungan dan fasilitas publik yang dinilai belum pernah terjadi sebelumnya.

Bupati Serang Ratu Zakiyah Sidak, Pegawai Dua OPD Terkejut

“Kita punya pengalaman menangani tsunami, gempa, likuifaksi, banjir, dan longsor. Tapi bencana banjir dan longsor dengan kerusakan lingkungan yang massif seperti ini, belum pernah kita alami. Karena itu, negara perlu hadir melalui badan khusus,” ujar Alex dalam pernyataan tertulis, Sabtu (3/1/2026).

Alex menilai, Satuan Tugas (Satgas) Kuala yang telah disetujui Presiden Prabowo Subianto atas usulan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin layak ditingkatkan statusnya menjadi badan khusus.

Satgas Kuala sebelumnya difokuskan pada pengerukan sungai-sungai yang mengalami pendangkalan akibat lumpur serta pengolahan air keruh menjadi air bersih di wilayah terdampak.

“Kalau statusnya badan khusus, tugasnya tidak hanya mengeruk sungai, tapi menangani bencana secara komprehensif, sekaligus menghilangkan kendala teknis lintas kewenangan,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.

Menurut Alex, badan khusus juga akan membuat pengelolaan anggaran lebih efektif, karena dana rehabilitasi dan rekonstruksi tidak lagi tersebar di banyak kementerian dan lembaga.

“Kita tidak perlu mengubah UU APBN. Anggaran cukup diletakkan di satu badan, lalu dikoordinasikan lintas kementerian,” jelasnya.

Selain itu, pembentukan badan khusus dinilai memberi kepastian dan rasa kehadiran negara bagi pemerintah daerah dan para penyintas bencana.

Alex menekankan, model BRR Aceh–Nias patut dijadikan rujukan karena terbukti efektif, transparan, dan bebas korupsi.

“BRR Aceh–Nias diakui dunia. Kepemimpinannya kuat, manajemennya transparan, dan berhasil mempercepat pembangunan infrastruktur serta SDM, bahkan berkontribusi mengakhiri konflik Aceh. Model ini bisa kita ulangi,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar pengelolaan dana bencana diawasi ketat, merujuk pada kasus korupsi dana bencana di Kabupaten Samosir, Sumatra Utara.

Bencana banjir dan longsor di Sumatera telah merusak ribuan fasilitas publik. Secara keseluruhan, tercatat 3.188 fasilitas pendidikan, 803 rumah ibadah, 215 fasilitas kesehatan, 81 ruas jalan, dan 34 jembatan terdampak.

Aceh menjadi provinsi dengan kerusakan terbesar, disusul Sumatra Barat dan Sumatra Utara.

Hingga Jumat (2/1/2026), jumlah korban meninggal dunia mencapai 1.157 jiwa, sementara 165 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah pengungsi tercatat 380.287 jiwa, dengan Aceh sebagai wilayah pengungsian terbanyak.

Alex mengingatkan, bencana ini berpotensi berlangsung lama seiring prakiraan BMKG yang menyebut curah hujan tinggi masih akan terjadi hingga Maret 2026.

“Karena itu, kita tidak bisa lagi menanganinya secara biasa. Negara perlu langkah luar biasa,” pungkasnya. (dil)