JAKARTA, Sumutpos.jawapos.com-Pemerintah terus berpacu menangani dampak bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Hingga kini, sekitar 2.000 ruas jalan dan jembatan di tingkat kecamatan dan desa masih terputus, menghambat mobilitas serta pemulihan ekonomi masyarakat.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan, pada hari ke-52 pascabencana, pemerintah telah berhasil memulihkan 99 ruas jalan nasional. Dengan berfungsinya kembali seluruh jaringan jalan nasional tersebut, tidak ada lagi kabupaten atau kota yang terisolasi.

“Dengan tersambungnya jaringan nasional, saya pastikan tidak ada daerah kabupaten atau kota yang terputus aksesnya,” ujar Dody, Jumat (16/1).

Baca Juga: Trump Ancam Tarif Dagang untuk Negara yang Menolak Akuisisi Greenland

Namun demikian, sejumlah jembatan nasional yang mengalami kerusakan berat belum dapat diperbaiki secara permanen. Untuk sementara, arus lalu lintas dialihkan melalui jalur provinsi. Salah satunya adalah jembatan di ruas Tarutung–Sibolga yang membutuhkan penanganan konstruksi permanen.

Dody menyebutkan, hingga saat ini perbaikan baru menjangkau sekitar 15 persen dari total jembatan yang rusak akibat bencana. Kementerian PU tengah mempercepat penyelesaian 80 persen jembatan lainnya, dengan prioritas pada jembatan di daerah.

“Fokus kami sekarang adalah jembatan-jembatan daerah agar konektivitas masyarakat segera pulih,” tegasnya.

Menanggapi polemik biaya pembangunan sumur di wilayah terdampak yang mencapai Rp150 juta per titik, Dody memastikan bahwa sumur tersebut dirancang sebagai solusi jangka panjang, bukan sekadar fasilitas darurat.

“Kami bekerja berdasarkan standar operasional prosedur. Kondisi geodesi dan kandungan air tanah kami pelajari secara mendalam. Ada peta cekungan air tanah yang menjadi acuan,” jelasnya.

Baca Juga: PGRI Imbau Orang Tua Izinkan Anak Ikut TKA Meski Tak Menentukan Kelulusan

Dengan perencanaan tersebut, sumur diharapkan memiliki daya tahan jangka panjang dan tidak mudah kering.

Ancaman Kemiskinan

Bencana yang melanda tiga provinsi di Sumatera, termasuk Aceh, juga meninggalkan dampak sosial-ekonomi yang serius. Risiko peningkatan angka kemiskinan menjadi perhatian utama pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar mengungkapkan, bencana di Sumatera berpotensi meningkatkan angka kemiskinan nasional hingga 0,49 persen, sementara kemiskinan ekstrem diperkirakan naik sekitar 0,20 persen.