Keputusan Pemerintah Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza bentukan Amerika Serikat (AS) memicu reaksi beragam dari Senayan. Meski dinilai sebagai peluang emas bagi diplomasi kemanusiaan, langkah ini dianggap menyimpan 'ranjau' strategis yang bisa merugikan kepentingan nasional jika tidak dikelola dengan ekstra hati-hati.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin angkat bicara mengenai posisi dilematis ini. Di satu sisi, kehadiran Indonesia dianggap mampu memberi warna baru bagi kebijakan perdamaian di tanah Palestina.

Peluang Bargaining Chip Indonesia

Menurut TB Hasanuddin, posisi Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia adalah modal kuat untuk menjadi jembatan antara kepentingan Barat dan aspirasi dunia Islam. Indonesia punya peluang untuk memengaruhi arah rekonstruksi Gaza agar bantuan internasional disalurkan secara adil dan transparan.

"Ini bisa menjadi bargaining chip (posisi tawar) strategis bagi Indonesia untuk mendesak Amerika Serikat agar lebih konsisten memperjuangkan two-state solution," ujar TB Hasanuddin kepada Inilah.com, Jumat (23/1/2026).

Empat Risiko yang Menghantui

Namun, purnawirawan jenderal bintang dua TNI ini memberikan catatan tebal. Ia mewanti-wanti pemerintah agar mengantisipasi empat risiko krusial:

1. Risiko Geopolitik: Indonesia terancam dipersepsikan sebagai "tukang stempel" agenda politik Amerika Serikat di Timur Tengah jika tidak mampu menunjukkan independensinya.
2. Keamanan Personel TNI: Penempatan pasukan dalam misi yang tidak inklusif terhadap seluruh faksi di Gaza—termasuk Hamas—berisiko tinggi menempatkan nyawa prajurit TNI di garis api.
3. Beban Finansial yang Fantastis: Menjadi anggota tetap dewan ini menuntut komitmen dana yang tidak sedikit. Presiden Donald Trump kabarnya mematok angka minimal US$1 miliar atau sekitar Rp17 triliun.
4. Keselarasan dengan PBB: Indonesia dilarang keras terjebak dalam skema perdamaian yang menabrak prinsip, mandat, atau resolusi PBB terkait konflik Palestina-Israel.

"Indonesia tidak boleh terjebak dalam skema yang justru bertentangan dengan kerangka kerja PBB," tegas TB Hasanuddin.

Langkah diplomatik ini memang menjanjikan panggung besar bagi Jakarta. Namun, di tengah sorotan pengamat dan parlemen, pemerintah kini memikul beban berat untuk memastikan bahwa kursi di Dewan Perdamaian Gaza benar-benar digunakan untuk kemerdekaan Palestina, bukan sekadar pelengkap arsitektur perdamaian yang timpang.