SURYAMALANG.COM/Galih Lintartika

Ringkasan Berita:

• Yaqut Cholil Qoumas atau yang akrab disapa Gus Yaqut ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota ibadah haji Kementerian Agama (Kemenag) 2023-2024
• Gus Yaqut merupakan Menteri Agama era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi)
• KPK pun sudah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang memuat Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka pada awal bulan Januari ini

SURYAMALANG.COM, JAKARTA - Menteri Agama era Presiden ke-7 RI Jokowi, Yaqut Cholil Qoumas, ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota ibadah haji Kementerian Agama (Kemenag) 2023-2024.

KPK pun sudah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang memuat Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka pada awal bulan Januari ini.

"Status tersangka telah ditetapkan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang dinilai cukup," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dikutip SURYAMALANG.COM dari Tribunnews, Jumat (9/1/2025).

Pernyataan ini sekaligus mengonfirmasi keterangan sebelumnya dari Ketua KPK, Setyo Budiyanto, yang menyebut bahwa pengumuman tersangka kasus kuota haji hanya tinggal menunggu waktu karena proses penyidikan telah berjalan sesuai prosedur hukum.

Kasus dugaan korupsi yang diusut KPK ini terkait pembagian tambahan 20 ribu jemaah untuk kuota haji tahun 2024 atau saat Yaqut Cholil Qoumas menjabat Menteri Agama.

Kuota tambahan itu didapat Indonesia setelah Presiden RI saat itu, Joko Widodo (Jokowi), melakukan lobi-lobi ke Arab Saudi.

Pria yang akrab disapa Gus Yaqut itu bukan menteri atau mantan menteri agama pertama yang menjadi tersangka kasus korupsi. 

Selain Gus Yaqut, setidaknya ada dua orang, para seniornya, yang pernah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, semuanya terkait pengelolaan dana atau kuota haji.

1. Kasus Saiq Aqil

Said Agil dinyatakan bersalah karena melakukan penyimpangan dalam penggunaan dana haji dan Dana Abadi Umat selama masa jabatannya. Modus operandi yang ditemukan meliputi:

Penggunaan Dana yang Tidak Sesuai Peruntukan: Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umat dan penyelenggaraan haji justru digunakan untuk tunjangan-tunjangan yang tidak patut bagi pejabat Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama).

Dana Taktis dan Operasional: Adanya penggunaan dana untuk biaya perjalanan keluarga ke luar negeri serta pengeluaran pribadi lainnya yang dibungkus sebagai dana operasional menteri.

Kerugian Negara: Total dana yang dikelola secara tidak sah tersebut diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.

Vonis Hukum

Proses hukum kasus ini berlangsung cukup panjang di pertengahan tahun 2000-an:

Pengadilan Negeri (2006): Ia divonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 7 Februari 2006.

Ia juga diwajibkan membayar denda Rp200 juta dan uang pengganti sebesar Rp 2 miliar.

Tingkat Banding: Hukuman sempat diperberat menjadi 7 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Putusan Kasasi (MA): Mahkamah Agung akhirnya mengembalikan hukuman Said Agil menjadi 5 tahun penjara, membatalkan putusan banding yang memperberat hukumannya.

2. Kasus Suryadharma Ali (SDA)

Kasus yang menjerat Suryadharma Ali adalah korupsi dana haji dan penyalahgunaan anggaran Kementerian Agama periode 2009-2014. 

Ia terbukti menggunakan dana haji untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, serta melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran haji. 

SDA kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 2014 dan divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor pada 2015.

Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp27 miliar dari penyalahgunaan dana haji.

Proses Hukum

2014: KPK menetapkan Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus korupsi dana haji.

2015: Pengadilan Tipikor Jakarta memvonisnya 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.

2017: Mahkamah Agung memperkuat putusan Tipikor, menolak kasasi yang diajukan Suryadharma.

2025: Suryadharma Ali meninggal dunia pada 31 Juli 2025 di Jakarta, dalam usia 68 tahun.

Kasus Gus Yaqut

Dugaan kasus korupsi kuota haji di era Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mencuat setelah sejumlah pihak melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2024.

Laporan antara lain datang dari kelompok mahasiswa Amalan Rakyat dan Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu (GAMBU).

Pemerintah Indonesia menerima tambahan kuota haji 20 ribu pada 2024.

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2019, tambahan kuota mestinya dialokasikan 92 persen untuk reguler dan 8 persen untuk khusus.

Namun, Kemenag di bawah Yaqut justru membagi 50:50, yakni 10 ribu reguler dan 10 ribu khusus.

KPK memperkirakan kerugian negara akibat kebijakan ini mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilibatkan untuk menghitung angka pasti.

Ringkasan Perbandingan Kasus:

Said Agil (2001-2004): Penyelewengan Dana Abadi Umat (DAU) untuk bonus pejabat dan biaya pribadi.

Suryadharma Ali (2009-2014): Korupsi dalam pemondokan, katering, dan pemberian kuota haji bagi kerabat/tokoh tertentu.

Yaqut Cholil Qoumas (Kasus 2024-2026): Dugaan korupsi kuota haji tambahan dan praktik jual beli kuota yang merugikan jemaah reguler.

Kenapa terus berulang?

Besarnya Anggaran dan Dana Abadi Umat

Kementerian Agama mengelola dana yang sangat besar. Selain dana dari APBN, ada akumulasi setoran awal jemaah haji yang jumlahnya mencapai ratusan triliun rupiah. 

Dana sebesar ini, jika tidak dikelola dengan transparansi yang ketat, sangat rawan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, operasional yang tidak resmi (dana taktis), hingga kepentingan politik.

Diskresi dan Kewenangan yang Luas

Pada kasus terbaru (2024-2026), korupsi diduga terjadi pada penyalahgunaan kewenangan pembagian kuota tambahan.

Kuota yang seharusnya untuk jemaah reguler (yang antre berpuluh tahun) diduga dialihkan ke haji khusus melalui praktik jual beli kuota.

Kewenangan menteri dalam memberikan "diskresi" atau keputusan sepihak dalam alokasi kuota inilah yang sering menjadi titik masuk suap dari pihak penyelenggara travel haji.