Indonesia bersama negara-negara Arab dan Islam mendesak Israel untuk memberikan akses tanpa hambatan bagi PBB dan LSM internasional guna menyalurkan bantuan kemanusiaan Gaza di tengah krisis yang memburuk.

Indonesia dan Negara-negara Islam Desak Israel Buka Akses Bantuan Kemanusiaan Gaza

Indonesia, bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam, secara tegas mendesak Israel untuk segera memberikan akses tanpa hambatan. Permintaan ini ditujukan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi non-pemerintah (LSM) internasional dapat menyalurkan bantuan vital kepada warga sipil Palestina. Desakan ini muncul di tengah kondisi kemanusiaan yang semakin memburuk di Jalur Gaza.

Dalam sebuah pernyataan bersama yang dirilis pada Jumat (3/1), para menteri luar negeri dari Indonesia, Yordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Turki, Arab Saudi, Qatar, dan Mesir menyerukan kepada Israel. Mereka meminta Israel memastikan PBB dan LSM kemanusiaan dapat beroperasi tanpa batasan di Gaza, mengingat peran krusial mereka dalam operasi kemanusiaan.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia juga turut menyuarakan keprihatinan mendalam atas situasi ini melalui media sosial. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa segala upaya untuk menghambat kemampuan operasional lembaga kemanusiaan adalah tindakan yang tidak dapat diterima.

Pentingnya Akses Tanpa Batasan bagi Lembaga Kemanusiaan

Para menteri luar negeri yang terlibat dalam pernyataan bersama ini menyampaikan apresiasi tinggi atas upaya berkelanjutan dari lembaga-lembaga PBB. Khususnya, Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) serta berbagai LSM kemanusiaan, yang telah gigih menyalurkan bantuan kepada warga sipil Palestina. Upaya ini dilakukan di bawah kondisi yang sangat sulit dan kompleks di Gaza.

Situasi kemanusiaan di Jalur Gaza telah memburuk secara drastis, diperparah oleh kondisi cuaca ekstrem yang tidak stabil, termasuk hujan lebat dan badai. Kondisi ini semakin mempersulit distribusi bantuan dan memperparah penderitaan warga. Akses kemanusiaan yang tidak memadai, kelangkaan pasokan kebutuhan pokok yang akut, serta lambatnya masuknya material esensial untuk rehabilitasi infrastruktur menjadi masalah utama.

Pernyataan tersebut juga menyoroti bahwa cuaca buruk telah mengungkap kerapuhan kondisi kemanusiaan yang ada. Hal ini secara khusus berdampak pada hampir 1,9 juta pengungsi yang tinggal di tempat penampungan yang tidak layak.

Dampak Cuaca Ekstrem dan Seruan Rehabilitasi Infrastruktur

Kamp-kamp pengungsian yang terendam banjir, tenda-tenda yang rusak, runtuhnya bangunan yang melemah, serta paparan suhu dingin yang dikombinasikan dengan malnutrisi, secara signifikan meningkatkan risiko terhadap nyawa warga sipil. Ini termasuk penyebaran penyakit, terutama di kalangan kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.

Para menteri menegaskan kembali dukungan penuh mereka terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 dan Rencana Komprehensif Presiden AS Donald Trump untuk Mengakhiri Konflik Gaza. Mereka juga menyatakan niat untuk berkontribusi dalam implementasi yang sukses dari rencana tersebut. Rencana ini diharapkan dapat membantu menjaga gencatan senjata, mengakhiri perang di Gaza, memastikan kehidupan yang bermartabat bagi warga Palestina, dan menyediakan jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan pembentukan negara Palestina.

Pernyataan bersama tersebut menekankan kebutuhan mendesak untuk segera memulai dan meningkatkan upaya pemulihan awal. Ini termasuk penyediaan tempat tinggal yang layak dan permanen untuk melindungi warga sipil dari kondisi cuaca ekstrem.

Tuntutan Internasional untuk Pencabutan Pembatasan

Para menteri luar negeri juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk menegakkan tanggung jawabnya dan menekan Israel, sebagai kekuatan pendudukan. Tujuannya adalah agar Israel segera mencabut pembatasan terhadap masuknya dan distribusi pasokan esensial ke Gaza.

Mereka lebih lanjut mendesak penyediaan bantuan kemanusiaan segera, penuh, dan tanpa hambatan ke Gaza melalui PBB dan lembaga-lembaganya, tanpa campur tangan dari pihak mana pun. Selain itu, para menteri menyerukan rehabilitasi infrastruktur penting dan rumah sakit, serta pembukaan penyeberangan Rafah di kedua arah, sesuai dengan rencana perdamaian komprehensif Trump.

Sumber: AntaraNews