JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap, 17 daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih membutuhkan perhatian pascabencana banjir serta tanah longsor.

Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera itu menyampaikan, 17 daerah tersebut membutuhkan atensi lebih berdasarkan pemantauannya di lapangan.

"Ada 52 kabupaten/kota di tiga provinsi. Nah, ada yang sudah normal, ada yang mendekati normal, ada yang perlu atensi," ungkap Tito, di kediamannya di Kawasan Widya Chandra, Jakarta, Sabtu (17/1/2026).

Baca juga: Mendagri Ingatkan Kepala Daerah di Sumatera: Jangan Diselewengkan Anggaran Bencana

Berikut daftar 17 daerah yang masih membutuhkan perhatian pascabencana Sumatera:

Aceh

• Kabupaten Aceh Tamiang,
• Kabupaten Aceh Timur,
• Kabupaten Aceh Utara,
• Kabupaten Pidie Jaya,
• Kabupaten Bireuen,
• Kabupaten Bener Meriah,
• Kabupaten Gayo Lues,
• Kabupaten Aceh Tengah.

Baca juga: Usai Rapat Bareng Prabowo, Mendagri Umumkan TKD 3 Provinsi di Sumatera Tak Dipotong

Sumatera Utara

• Kabupaten Tapanuli Tengah,
• Kabupaten Tapanuli Selatan,
• Kota Sibolga,
• Kabupaten Tapanuli Utara,
• Kabupaten Humbang Hasundutan.

Sumatera Barat

• Kabupaten Agam,
• Kabupaten Padang Pariaman,
• Kabupaten Tanah Datar,
• Kabupaten Pesisir Selatan.

Baca juga: Rumah Rusak Berat Banjir Sumatera Dapat Bantuan Stimulan Rp 60 Juta

Dari penjelasan 17 daerah yang masih butuh atensi itu, Tito mengusulkan percepatan untuk pembersihan lumpur, khususnya di Aceh Tamiang dan di daerah-daerah dataran rendah.

Tito juga mendorong percepatan normalisasi sungai, seperti di Sungai Aceh Tamiang dan Sungai Merdu di Pidie Jaya.

Selain itu, ia menyarankan agar mulai mengurangi pengungsian tenda.

Jika korban rumahnya alami kerusakan ringan agar diberikan Rp 15 juta. Sedangkan, yang rumahnya rusak sedang diberikan Rp 30 juta.

"Yang lainnya rusak berat dan hilang jadi huntara, hunian sementara, atau diberikan dana tunggu hunian yang nilainya tiga bulan adalah Rp 1,8, supaya dia bisa sewa atau tinggal di rumah keluarganya," ujar Tito.

Baca juga: Jumlah Pengungsi Banjir Sumatera Kembali Meningkat, Ini Penyebabnya

Anggaran Perbaikan Infrastruktur

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengestimasikan anggaran untuk perbaikan infrastruktur dasar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebesar Rp 51,8 triliun.

Estimasi anggaran tersebut disampaikan AHY dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

AHY menjelaskan, estimasi tersebut disampaikan berdasarkan laporan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Sedangkan untuk alokasi atau estimasi dari anggaran yang dibutuhkan untuk infrastruktur dasar berdasarkan laporan Menteri PU sekitar Rp 51,8 triliun," ujar AHY, Kamis.

Baca juga: 781 Unit Huntara Selesai Dibangun, Siap Dihuni Korban Banjir Sumatera

Terpisah dari anggaran tersebut, pemerintah juga memperkirakan kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan perbaikan rumah warga terdampak bencana yang mencapai sekitar Rp 8,2 triliun.

Anggaran tersebut akan digunakan memperbaiki 238.783 rumah terdampak bencana di di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Baca juga: Tiga Gubernur Sumatera Rapat di Kemendagri, Ngadu Soal TKD dan Pemulihan Bencana

Aceh sendiri menjadi provinsi dengan jumlah kerusakan rumah terbanyak dengan 208.693 unit, disusul Sumatera Utara 24.294 unit, dan Sumatera Barat 5.796 unit.

"Tentunya kita bisa mengkalkulasi paling tidak ini estimasi biaya pembangunan atau perbaikan rumah-rumah warga tersebut kurang lebih sekitar tercatat di sini Rp 8,2 triliun," ujar AHY.