Bogor, Beritasatu.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan konflik Venezuela tak akan memengaruhi negosiasi tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Situasi Venezuela sedang memanas menyusul serangan AS dan memicu kekhawatiran terhadap dampaknya pada perdagangan global.

Prasetyo menegaskan negosiasi lanjutan mengenai tarif antara Indonesia dan AS tak akan mundur dan berjalan sesuai jadwal pekan depan. Direncanakan, kedua negara akan fokus memabahas detail-detail legal drafting dari dokumen kerja sama perdagangan, yang akan diteken langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

"Jadi sesuai dengan jadwal, tanggal 12 sampai tanggal 19 Januari ini adalah penyusunan legal drafting," kata Prasetyo setelah retret menteri di Padepokan Garuda Yaksa, Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Selasa (6/1/2026).

Airlangga: Perundingan Tarif RI-AS Masuk Tahap Akhir Draf

Pemerintah, kata Prasetyo, berharap berbagai kesepakatan perdagangan terbaru antara Indonesia dan AS sudah dapat dituangkan dalam legal drafting tersebut. Dengan demikian, Presiden Prabowo dan Presiden Trump dapat meneken perjanjian dagang tersebut pada akhir Januari 2026.

"Tentunya dalam prosesnya kita terus-menerus berusaha melakukan negosiasi-negosiasi untuk kepentingan kita," jelas Prasetyo.

Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, Presiden Prabowo tetap dijadwalkan ke Amerika Serikat untuk menandatangani perjanjian dagang terbaru bersama Presiden Trump akhir Januari ini.

Tekanan Tarif Impor AS Bayangi Ekonomi Indonesia pada 2025

Namun, ia belum memerinci jadwal pastinya karena masih menunggu proses legal drafting yang akan dilakukan oleh delegasi kedua negara.

"Tergantung nanti hasil dari 12 sampai 19 Januari dari legal drafting-nya ya," ucap Prasetyo.

Sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan substansi utama dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) telah disepakati kedua negara, sehingga prosesnya kini memasuki tahap teknis sebelum pengesahan resmi.

Perjanjian ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan yang dicapai pada 22 Juli 2025. Dalam kesepakatan tersebut, tarif produk Indonesia yang masuk ke AS diturunkan dari 32% menjadi 19%. 

Selain itu, Indonesia juga memperoleh pengecualian tarif khusus untuk sejumlah produk unggulan ekspor nasional, seperti minyak kelapa sawit, kopi, kakao, dan komoditas lainnya. 

Indonesia juga berkomitmen menghapus tarif untuk hampir seluruh produk asal AS. Selain itu, RI juga akan menghapus berbagai hambatan nontarif bagi perusahaan AS, termasuk kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). 

Namun, pembebasan ketentuan TKDN tidak berlaku untuk seluruh produk AS dan hanya diberikan secara terbatas pada sektor tertentu seperti teknologi informasi dan telekomunikasi, data center, dan alat kesehatan.