Pemerintah Indonesia telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi New Brunswick untuk penempatan tenaga medis.

Menteri Muda Pembangunan Internasional Kanada Randeep Sarai mengunjungi Jakarta, Indonesia, pada Selasa (13/1/2026) untuk memperkuat kemitraan ekonomi Negeri Daun Maple dan Indonesia. (Instagram/surreysarai)

JAKARTA: Pemerintah Kanada menggelontorkan dana lebih dari 22 juta dolar Kanada atau sekitar Rp266,4 miliar ke Indonesia untuk lima inisiatif baru. Program ini menargetkan penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dipimpin perempuan, khususnya di sektor makanan olahan, agar lebih siap menembus pasar ekspor dan lebih tangguh menghadapi dampak perubahan iklim.

“Saya dengan senang hati mengumumkan lebih dari 22 juta dolar Kanada untuk lima proyek baru yang akan membantu memperkuat kemitraan ekonomi Kanada dan Indonesia,” kata Menteri Muda Pembangunan Internasional Kanada Randeep Sarai di Jakarta, Rabu (13/1), dilansir CNBC Indonesia.

Sarai menegaskan Kanada memosisikan diri sebagai mitra jangka panjang Indonesia dalam penguatan UMKM, pertumbuhan hijau, serta perdagangan berkelanjutan.

Dari total pendanaan tersebut, dua proyek utama akan dijalankan bersama Trade Facilitation Office (TFO) Canada dan Catalyste+. Keduanya secara spesifik menyasar peningkatan kapasitas, daya saing, dan kesiapan ekspor UMKM perempuan.

Proyek pertama bertajuk Climate Resilient Agri-Food Trade Promotion Support (CRAFTS) memperoleh pendanaan 5 juta dolar Kanada atau sekitar Rp60,5 miliar untuk periode enam tahun. 

Program ini mendukung UMKM sektor makanan olahan, terutama yang dipimpin perempuan, melalui penguatan layanan pendukung perdagangan dan perluasan akses teknologi pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Proyek kedua, Economic Linkages for Enhanced Value, Trade and Exports (ELEVaTE), juga didanai 5 juta dolar Kanada selama enam tahun. 

Melalui kerja sama dengan Catalyste+, program ini akan mendukung sekitar 400 UMKM Indonesia, khususnya perusahaan yang dipimpin perempuan, agar lebih siap bersaing di pasar ekspor lewat peningkatan kapasitas dan penguatan jejaring perdagangan.

BUKA PELUANG KERJA BAGI WNI

Menurut Sarai, seluruh inisiatif tersebut sejalan dengan prioritas pengembangan UMKM dan diversifikasi perdagangan Indonesia, sekaligus mendukung implementasi kesepakatan dagang Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Kanada–Indonesia atau CEPA.

“Kanada telah berkomitmen menyediakan 25 juta dolar Kanada untuk bantuan teknis dan peningkatan kapasitas guna membantu Indonesia mengimplementasikan CEPA. Kami menantikan kesepakatan yang bersifat game-changing ini mulai berlaku tahun ini,” katanya.

Selain dua proyek UMKM, tiga inisiatif lain mencakup penguatan kepemimpinan perempuan dalam aksi iklim, peningkatan ketahanan ekonomi perempuan dan pemuda di wilayah pedesaan yang rentan terhadap perubahan iklim, serta peningkatan kualitas dan akuntabilitas pelayanan kebidanan untuk membantu menekan angka kematian ibu.

Di sisi lain, Kanada juga membuka peluang bagi warga negara Indonesia (WNI) untuk bekerja di berbagai sektor, mulai dari kesehatan hingga teknologi.

“Kami memiliki berbagai peluang, mulai dari dokter di sektor kesehatan, pekerja teknologi, hingga tenaga di sektor ekonomi dan perawatan, termasuk perawatan lansia. Selalu ada kebutuhan yang harus dipenuhi,” katanya kepada CNN Indonesia.

Sarai menyarankan WNI yang berminat bermigrasi untuk rutin memeriksa situs resmi Immigration Canada guna mengetahui peluang kerja yang tersedia.

“Saya menyarankan bagi WNI yang ingin bermigrasi untuk melihat situs Immigration Canada dan mengikuti peluang-peluang yang terus berubah,” katanya.

“Anda bisa memeriksa skor Anda untuk mengetahui posisi di Immigration Canada,” imbuhnya.

Negeri Daun Maple menjadi salah satu tujuan kerja dan migrasi bagi WNI, terutama di sektor kesehatan dan perawatan. 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi New Brunswick, Kanada, untuk penempatan tenaga medis Indonesia, termasuk dokter dan perawat, melalui skema pemerintah ke pemerintah dengan target sekitar 150 tenaga kesehatan.