Kementerian Kehutanan Audit 24 Izin Pemanfaatan Hutan di 3 Provinsi Terdampak Banjir Sumatera - Berita Nasional
Kementerian Kehutanan Audit 24 Izin Pemanfaatan Hutan di 3 Provinsi Terdampak Banjir Sumatera
BeritaNasional.com - Kementerian Kehutanan melakukan audit 24 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di tiga provinsi terdampak banjir Sumatera. Kementerian Kehutanan menunggu persetujuan dan restu Presiden Prabowo Subianto untuk mengumumkan hasil audit ke publik.
"Melakukan audit terhadap 24 PBPH yang berada di tiga provinsi terdampak. Sampai saat ini sedang dilakukan proses finalisasi. Setelah mendapatkan persetujuan dan restu dari Bapak Presiden, kami akan segera menyampaikannya kepada publik," ujar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat rapat kerja Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Kementerian Kehutanan telah evaluasi dan mencabut izin PBPH seluas 1 juta hektar dengan jumlah izin sebanyak 22 dari seluruh Indonesia, termasuk di tiga provinsi terdampak bencana.
"Melakukan evaluasi dan pencabutan izin PBPH seluas 1 juta hektar dengan jumlah izin 22 PBPH di seluruh Indonesia, termasuk di tiga provinsi terdampak," kata dia.
Upaya penegakan hukum terkait masalah bencana banjir Sumatera, Kementerian Kehutanan telah menyidik 23 subjek hukum terhadap 6 korporasi dan 2 pemegang hak atas tanah. Serta melaksanakan penyelidikan delapan korporasi dan 7 pemegang hak atas tanah.
"Kementerian Kehutanan telah melakukan pemasangan plang di 11 titik dan sudah dilakukan proses penyidikan. Bersama Satgas PKH (Satuan Tugas Penerbitan Kawasan Hutan), telah dilakukan penegakan hukum terhadap 23 subjek hukum yang terdiri atas penyidikan terhadap 6 korporasi dan 2 pemegang hak atas tanah (PHAT), serta penyelidikan terhadap 8 korporasi dan 7 PHAT," tukasnya.
