Ringkasan Berita:

• Komisi I DPR RI menyoroti keputusan Pemerintah Indonesia yang bergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) Gaza.
• Anggota Komisi I dari Fraksi PKB, Oleh Soleh, menegaskan pihaknya akan meminta penjelasan resmi pemerintah terkait dasar dan arah kebijakan tersebut.
• Dia mengingatkan bahwa perdamaian tidak boleh dimaknai sebatas gencatan senjata tanpa penyelesaian akar konflik yang mendasar.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi I DPR RI menyoroti keputusan Pemerintah Indonesia yang bergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) Gaza.

Anggota Komisi I dari Fraksi PKB, Oleh Soleh, menegaskan pihaknya akan meminta penjelasan resmi pemerintah terkait dasar dan arah kebijakan tersebut.

Baca juga: Indonesia Gabung Board of Peace Gaza, Menlu RI Sugiono Tegaskan Solusi Dua Negara Harus Terwujud

"Komisi I DPR RI mencermati dengan serius keputusan Pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian terkait Gaza yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bersama sejumlah negara lain," kata Oleh Soleh, dalam keterangannya, Minggu (25/1/2026).

Komisi I, yang membidangi urusan luar negeri dan pertahanan, pada prinsipnya menghormati berbagai inisiatif internasional yang bertujuan menghentikan konflik bersenjata serta meringankan penderitaan warga sipil di Gaza.

"Namun demikian, keikutsertaan Indonesia harus ditempatkan secara hati-hati, kritis, dan berlandaskan prinsip konstitusional politik luar negeri bebas dan aktif," katanya.

Menurut Oleh Soleh, perdamaian yang sejati tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan. 

Dia menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, perlindungan hak asasi manusia, serta pemenuhan hak rakyat Palestina atas kemerdekaan.

Oleh Soleh mengingatkan bahwa perdamaian tidak boleh dimaknai sebatas gencatan senjata tanpa penyelesaian akar konflik yang mendasar.

Mantan anggota DPRD Jawa Barat itu juga mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak dalam inisiatif yang justru berpotensi mempertahankan ketidakadilan atau dimanfaatkan sebagai legitimasi politik sepihak.

Dia menegaskan, keikutsertaan Indonesia harus konsisten dengan dukungan terhadap solusi dua negara (two-state solution) dan tidak mengesampingkan peran sentral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam penyelesaian konflik Palestina–Israel.

"Peran Indonesia dalam Dewan Perdamaian harus bersifat substantif, bermakna, dan independen, bukan simbolik, serta tidak bertentangan dengan sikap resmi Indonesia yang selama ini menolak segala bentuk penjajahan," ujarnya.

Sejalan dengan itu, Komisi I DPR RI memastikan akan menjalankan fungsi pengawasan secara aktif. 

Langkah tersebut mencakup permintaan penjelasan resmi kepada pemerintah terkait dasar hukum keikutsertaan Indonesia, mandat dan posisi Indonesia dalam dewan tersebut, serta dampak politik dan diplomatik bagi kepentingan nasional.

"Indonesia hadir di forum internasional untuk membawa suara keadilan dan kemanusiaan, bukan untuk mengaburkan prinsip atau mengorbankan komitmen historis bangsa Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina," tandas Oleh Soleh.

Indonesia Masuk Dewan Perdamaian Gaza 

Indonesia resmi bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang dibentuk Amerika Serikat. 

Presiden RI Prabowo Subianto hadir langsung dalam forum tersebut dan berdiri sejajar dengan sejumlah pemimpin dunia saat peresmian keanggotaan diumumkan.

Momen itu ditandai dengan interaksi langsung antara Prabowo dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. 

Keduanya berjabat tangan di atas panggung utama dengan latar biru bertuliskan “Board of Peace”.

Namun dalam pidato tersebut, Trump tidak secara spesifik menyinggung isu Palestina maupun konflik di Timur Tengah. 

Padahal, isu Palestina kerap menjadi perhatian dalam berbagai forum internasional termasuk Indonesia.

Bahkan sebelum pidato Trump, sejumlah pemimpin dunia sudah memaparkan pembangunan kembali Gaza, Palestina, usai dibombardir oleh Israel.

Termasuk, jaminan keamanan maupun langkah bantuan krisis kemanusiaan yang masih dialami di Gaza.

Dalam pidatonya, Trump hanya menegaskan bahwa Dewan Perdamaian merupakan proyek besar yang menurutnya sangat bisa dilakukan dan akan menjadi forum yang berdampak nyata.

"Ketika kami benar-benar terlibat dalam proyek ini, dan ini adalah proyek yang besar, tapi sangat bisa dilakukan," kata Trump.

Ia menyebut Amerika Serikat berada di belakang inisiatif tersebut. Namun, Trump tidak menyinggung proyek besar yang akan dilakukan dalam dewan perdamaian yang dibuat AS tersebut.

"Sejauh menyangkut Amerika Serikat, kami mendukungnya (berada di belakangnya). Dan Amerika Serikat tidak pernah sekuat ini, tidak pernah lebih besar, lebih baik," ujarnya.

Trump juga mengatakan banyak pihak yang ingin bergabung dalam Dewan Perdamaian karena forum itu dinilai penting.

"Kami memiliki banyak orang lain yang telah mendaftar dan mereka semua ingin menjadi anggota Dewan Perdamaian karena ini benar-benar akan menjadi penting. Ini tidak akan membuang-buang waktu. Hal ini akan terjadi. Dan ini sudah terjadi," tandasnya.

Selain Indonesia, negara yang tergabung dalam dewan perdamaian buatan AS yaitu:

• Pakistan
• Mesir
• Jordania
• Uni Emirate Arab
• Turki
• Saudi Arabia 
• Qatar

Selain itu, ada pula:

• Bahrain
• Morocco
• Argentina
• Armenia
• Azerbaijan
• Belgia
• Bulgaria
• Kazakhtan
• Kosovo
• Mongolia 
• Paraguay