Dengan usulan pilkada tidak langsung, demokrasi Indonesia dianggap menjadi maju-mundur. Kader PDIP juga menganggap usulan itu mengamputasi hak masyarakat.

tirto.id - Kader muda PDIP, Syaeful Mujab mengungkap pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang menyoroti wacana Pilkada tak langsung, yang saat ini sedang bergulir di DPR RI dan pemerintah.

Akibat wacana tersebut, Megawati sempat menyampaikan kepada para kader partai, kondisi demokrasi di Indonesia yang serupa seperti senam poco-poco, yang melangkah maju-mundur.

"Bagi Bu Mega dan PDI Perjuangan yang namanya demokrasi itu harus maju ke depan. Sehingga kami melihat sekarang ini momen di mana kita mengkaji kembali, apakah Pilkada ini harus langsung atau tidak langsung, ini demokrasi mau dibuat kayak senam poco-poco, maju-mundur, maju-mundur," kata Syaeful dalam konferensi pers Rakernas PDIP ke-53 di Ancol, Jakarta Utara, Minggu (11/1/2026).

Dia juga sempat memaparkan kalau bagi PDIP, persoalan politik uang, yang kerap disebut sebagai problem pemilu langsung, tak akan usai dengan mengambil hak suara masyarakat.

"Jadi PDI Perjuangan yakin persoalan politik uang itu tidak harus dengan mengamputasi hak rakyat untuk memilih," ujarnya.

Syaeful juga menegaskan pesan Megawati, yang berharap agar demokrasi di Indonesia memiliki progres yang jelas dan maju ke depan.

"Kita inginnya demokrasi itu, mengedepankan kedaulatan rakyat, mengedepankan aspirasi masyarakat dan kami rasa sikap resminya akan disampaikan di penutupan Rakernas besok," ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Juru Bicara PDIP, Seno Bagaskoro, menyampaikan bahwa penerapan Pilkada tak langsung sama halnya menghilangkan akses rakyat terhadap pemimpinnya. Seno menjelaskan dengan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, maka rakyat memiliki hak untuk mengevaluasi sekaligus proses kepemimpinan selama lima tahun mendatang.

"Masa haknya untuk menyuarakan saja [dia mau memilih siapa], dia mau bonding dengan pemimpinnya, dia mau memilih kira-kira bertemu langsung siapa, yang kira-kira layak memimpin dia lima tahun siapa, masa haknya seperti itu saja mau diambil?" kata Seno.

Menurutnya, tanpa ada pemilihan langsung, seorang pemimpin tidak bisa mengenali rakyatnya dan mencari solusi atas setiap masalah yang dialami. Oleh karenanya, Seno berkesimpulan bahwa, Pilkada langsung adalah sarana rakyat dan pemimpin untuk saling berkenalan serta saling mengetahui visi misi serta program kerja masing-masing.

"Buat kami itu logika yang susah untuk dipahami akal sehat. Karena dalam demokrasi kita, bagaimana seorang pemimpin itu bisa bonding dengan rakyatnya, bisa merasakan keresahan rakyatnya, bisa mencari solusi terbaik untuk masalah rakyatnya kalau rakyat tidak kenal siapa dia?" terangnya.