KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal meskipun Bupati Pati, Sudewo, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh aparat penegak hukum.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pati, Sugiyono, menegaskan roda pemerintahan hingga kini tetap berjalan seperti biasa tanpa gangguan berarti.

“Kalau kami lihat, kondisi di Pemerintah Kabupaten Pati masih aman-aman saja. Pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal,” ujar Sugiyono, Selasa (20/1/2026).

Baca juga: Tanggapi OTT KPK Bupati Pati Sudewo, Wagub Jateng Mewanti-wanti

Sugiyono menyampaikan tidak ada gangguan terhadap pelayanan publik, termasuk penanganan bencana banjir yang saat ini masih berlangsung di sejumlah wilayah Kabupaten Pati.

Ia menambahkan, pos-pos pelayanan banjir masih aktif beroperasi dan pemerintah daerah terus menyalurkan bantuan kepada warga terdampak.

“Pos pelayanan banjir masih berjalan, pengiriman bantuan terus dilakukan, dan secara umum pelayanan masih baik semuanya,” jelasnya.

Terkait kekosongan kepemimpinan akibat OTT yang menjerat Bupati Pati, Sugiyono mengatakan pihaknya masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari pemerintah pusat maupun ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami masih menunggu perkembangan. Yang jelas, saat ini masing-masing kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan fungsi masing-masing,” katanya.

Baca juga: KPK OTT Bupati Pati dan Wali Kota Madiun Jadi Peringatan Bagi Kepala Daerah Lain

Ia menegaskan, seluruh OPD di lingkungan Pemkab Pati tetap fokus bekerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sambil menunggu kepastian langkah pemerintahan selanjutnya.

Sementara itu, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa penyidik KPK telah melakukan OTT di Kabupaten Pati.

Dalam operasi tersebut, KPK menangkap Bupati Pati Sudewo beserta sejumlah pihak lainnya.

Selain Sudewo, KPK juga membawa ke Jakarta dua camat, tiga kepala desa, serta dua calon perangkat desa.

"Itu penerimaan dari bupati Pati berkaitan dengan pengisian jabatan di lingkungan pemerintah desa,” pungkasnya.