Davos, VIVA – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dalam melawan berbagai praktik ilegal. Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah yaitu menindak 1.000 tambang ilegal di berbagai wilayah.

Dia menyebut langkah itu merupakan bagian dari upaya penegakkan hukum di sektor kehutanan dan sumber daya alam yang paling berani dan paling tegas sepanjang sejarah Indonesia.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato kuncinya di World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis, 22 Januari 2026. 

“Hingga saat ini, kami telah menutup 1.000 tambang ilegal. Namun, laporan dari jajaran saya menunjukkan masih ada setidaknya 1.000 tambang ilegal lainnya,” kata Prabowo. 

Prabowo menjelaskan, di usia pemerintahannya yang baru satu tahun, jajarannya berhasil menyita 4 juta hektare perkebunan dan tambang ilegal. 

Tak hanya itu, 28 perusahaan yang menguasai 1,01 juta hektare lahan juga dicabut izinnya karena terbukti melanggar hukum dengan membuka perkebunan di kawasan hutan lindung.

“Jika digabungkan dengan 4 juta hektare lahan ilegal yang telah disita sebelumnya, pada hakikatnya kami telah menjalankan penegakan hukum di bidang kehutanan yang paling berani dan paling tegas dalam sejarah Indonesia,” ungkap dia.



Presiden RI Prabowo Subianto di acara WEF 2026 di Davos, Swiss

Photo :

• Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden

Prabowo juga memamerkan capaian kerja aparat penegak hukum yang mengungkap penyelewengan besar-besaran dalam tata kelola bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah. 

Menurutnya, berbagai penyelewengan ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap supremasi hukum. 

“Mungkin para pengusaha rakus yang menyebut diri mereka wirausahawan ini merasa tidak perlu mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia. Atau mungkin mereka merasa dapat menyuap seluruh pejabat pemerintahan,” jelas Prabowo.

“Baiklah, saya menantang mereka untuk mencoba suap di pemerintahan saya. Mereka akan mendapatkan kejutan besar,” sambungnya.

Menurut Prabowo, jumlah korporasi yang diduga melanggar hukum bahkan mencapai 666 perusahaan. Meski demikian, dia menegaskan tidak akan mundur dalam upaya penegakan hukum.

“Satu-satunya jalan adalah memiliki keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada langkah mundur,” pungkas Prabowo.