Satgas Pemulihan Sumatera Besutan DPR Harus Aktif Turun ke Warga, Jangan Sekadar Rapat - Inilah
Satgas Pemulihan Sumatera Besutan DPR Harus Aktif Turun ke Warga, Jangan Sekadar Rapat
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (kedua kiri), Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal (kiri), dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (kanan) saat memimpin rapat bersama dengan sejumlah kementerian terkait pemulihan bencana di Sumatera, Selasa (30/12/2025).(Foto: inilah.com/Clara Anna Scholastica/Tangkapan Layar)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera oleh DPR RI dinilai sudah berada di jalur yang tepat. Namun, efektivitasnya akan sangat ditentukan oleh kemampuan satgas bergerak cepat menyerap aspirasi warga terdampak, bukan sekadar aktif di ruang rapat.
Satgas dibentuk untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir bandang serta longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025.
Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai, kehadiran satgas merupakan bentuk konkret fungsi DPR, dalam pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat di daerah bencana.
"Pembentukan Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera oleh DPR adalah langkah tepat, asal benar-benar memperkuat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumut, dan Sumbar," katanya, Jakarta, Kamis (1/1/2026).
Pria yang akrab disapa Hensat itu menekankan, keberadaan kantor satgas di Aceh seharusnya dimanfaatkan untuk mendengar langsung keluhan warga, bukan terjebak prosedur birokrasi yang berlarut.
Baca Juga:
"Satgas harus bjsa mendorong kementerian dan lembaga bekerja lebih cepat, hilangkan tumpang tindih program, dan pastikan anggaran digunakan efisien tanpa ada pemborosan sedikit pun," kata Hensa.
Menurutnya, penyerapan aspirasi daerah harus berjalan seiring dengan pengawasan lapangan. DPR dituntut responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat agar proses pemulihan tidak tersendat.
"Pembentukan Satgas itu bagus, dan dipilihnya berkantor di lokasi bencana juga bagus untuk kedekatan lapangan, tapi jangan sampai hanya jadi tempat rapat saja tanpa hasil nyata bagi masyarakat yang terdampak," lanjutnya.
Hensat berharap satgas dapat mendorong pemulihan secepat mungkin, termasuk mempercepat pemulihan ekonomi lokal yang sempat lumpuh.
"Jangan biarkan birokrasi lamban menghambat lagi, satgas harus bisa mendorong semua pihak bertanggung jawab dengan target pemulihan yang jelas, terukur, dan secepatnya," pungkas Hensat.
Baca Juga:
Sebelumnya, DPR membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera yang akan berkantor di Aceh guna memperkuat koordinasi pemulihan pascabencana.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera yang digelar DPR RI di Aceh, Selasa (30/12/2025).
“Satgas Pemulihan Pascabencana yang didirikan oleh DPR RI memang berkantor di lokasi ini. Dan kita harapkan nanti mungkin ada perwakilan dari kementerian dan lembaga masing-masing satu untuk ikut berkantor di sini,” kata Dasco.
Menurut Dasco, keberadaan perwakilan kementerian dan lembaga di lokasi yang sama diharapkan dapat mempercepat koordinasi dan memudahkan pemantauan perkembangan pemulihan di lapangan.
“Supaya semua terkoordinasi dan bisa kemudian kita selalu mengupdate perkembangan tugas-tugas dari masing-masing supaya tadi seperti yang diharapkan oleh Pak Gubernur Aceh bahwa jelas antara kemudian apa yang kita fokuskan dan yang kita kerjakan,” ujar Dasco.
Baca Juga: