13 Januari 2026 | 11.26 WIB

Gubernur Sumut Bobby Nasution (kanan) mengikuti rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian di Aula Raja Inal Siregar, kantor gubernur Sumut, 12 Januari 2026. Dok. Diskominfo Sumut

PEMERINTAH Provinsi Sumatera Utara menyiapkan anggaran sebesar Rp 430 miliar untuk pemulihan setelah bencana banjir dan longsor. Alokasi terbesar adalah infrastruktur meliputi perbaikan jalan, jembatan, tanggul, normalisasi sungai, sumber daya air serta rehabilitasi rumah sebesar Rp 275 miliar. 

Selanjutnya, bidang komunikasi dan informatika sebesar Rp 1,68 miliar, pendidikan Rp 36,8 miliar, kesehatan Rp 6,9 miliar dan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah sebesar Rp 110 miliar. 

“Kami akan lakukan pergeseran anggaran untuk pemulihan pascabencana, bidang pendidikan dibagi dua untuk infrastruktur dan SPP gratis di daerah bencana,” kata Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang dipimpin Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Pemulihan Bencana Sumatra Tito Karnavian di Aula Raja Inal Siregar, kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin, 12 Januari 2026. 

Bobby juga menyampaikan rencana pembangunan 200 unit hunian tetap dengan total anggaran Rp 12 miliar. Nilai tersebut setara dengan hunian tetap yang dibangun pemerintah pusat yakni Rp 60 juta per unit. Saat ini, Pemerintah Sumatera Utara menunggu data dari kabupaten dan kota untuk disinkronkan dengan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Kalau huntap sudah tercover semua sama BNPB, kami tambahkan anggaran ini untuk BNPB, jadi rumah yang dibangun nilainya lebih dari Rp 60 juta,” kata Bobby.

Melalui BNPB, pemerintah pusat menyiapkan 5.951 unit hunian tetap untuk Sumatera Utara, perbaikan jalan dan jembatan, pengiriman bantuan logistik dan kebutuhan lainnya. Awalnya ada 13 jalan nasional yang terputus. Sekarang tinggal satu koridor di Simpang Rampa dan Sibolga. Jalan tidak dapat lagi dibangun di badan jalan yang lama. 
 
Skema bantuan untuk warga yang rumahnya rusak berat akan mendapat bantuan hunian sementara atau dana tunggu hunian Rp 600 ribu per bulan yang diberi selama tiga bulan. Warga juga bisa langsung mendapat hunian tetap yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Untuk pemilihan lokasi hunian tetap mandiri, masyarakat dapat menentukan titik pembangunannya seperti relokasi, in-situ atau eks-situ. Hal ini mengantisipasi warga yang ingin memilih lokasi, hunian sementara sendiri atau kopel. 

“Walau status bencana sudah dicabut, kami tetap bantu pemulihan. Tidak ada lagi masyarakat di pengungsian saat puasa, semua di huntara, menyewa rumah atau di rumah kerabat yang biayanya kami tanggung. Kami menyiapkan Rp 600 ribu per jiwa per bulan untuk pengungsi, Rp 3 juta untuk pengganti isi rumah dan Rp 5 juta untuk modal usaha bagi pengusaha yang terdampak,” kata Kepala BNPB Suharyanto yang yang hadir dalam rapat.

Sedangkan Tito Karnavian mengatakan, sejumlah indikator menunjukkan daerah bencana sudah normal yaitu berjalannya pemerintahan dari tingkat provinsi sampai desa, layanan publik baik, akses darat lancar, aktivitas ekonomi berjalan, tersedia SPBU, gas, elpiji, listrik, internet dan air minum dalam kondisi baik.

“Kalau dilihat dari pemetaan kami, Sumut sudah membaik secara umum, tinggal beberapa daerah yang masih perlu dipercepat seperti Tapsel, Tapteng, Taput, Sibolga, yang beberapa indikatornya masih belum baik,” katanya.