JAKARTA (MASS) – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menyasar peserta didik dan kelompok B3 (balita, ibu hamil, dan ibu menyusui), tetapi juga anak putus sekolah usia 0-18 tahun yang selama ini belum tersentuh program tersebut.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, anak-anak yang tidak lagi bersekolah tetap menjadi perhatian pemerintah. Sebagian dari mereka akan diarahkan ke sekolah rakyat, sementara yang belum tertampung akan dikumpulkan di lokasi tertentu untuk tetap mendapatkan manfaat MBG.

“Kalaupun mereka nanti putus sekolah, sebagian mungkin akan masuk di dalam sekolah rakyat. Sebagian yang belum masuk ke sekolah rakyat, kita akan kumpulkan di satu tempat untuk mendapatkan program makan bergizi,” ujar Dadan

Hal itu dikatakan Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (20/1/2026). Ia menjelaskan, BGN saat ini tengah melakukan pengecekan mendalam terhadap data penerima manfaat yang belum menerima MBG.

Menurutnya, proses tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas pemangku kepentingan, mengingat masih ada kelompok penerima manfaat yang belum tercatat dalam sistem nasional.

BGN juga menyoroti pesantren yang belum terdata di Kementerian Agama, tapi memiliki santri yang seharusnya berhak menerima MBG. Selain itu, masih banyak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui yang belum tercatat dalam sistem kependudukan karena tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Banyak anak-anak balita termasuk ibu hamil dan ibu menyusui yang belum terdata dalam sistem kenegaraan. Seperti anak-anak dari pernikahan dini atau pernikahan siri, itu tidak punya NIK, sehingga kita harus data ulang ke setiap RT untuk memastikan mereka mendapatkan makan bergizi,” jelasnya.

Dadan menyebutkan, langkah itu merupakan bagian dari komitmen BGN agar Program MBG berjalan tepat sasaran, inklusif, dan mampu menjangkau seluruh kelompok rentan tanpa terkecuali.

Dalam kesempatan yang sama, Dadan juga memaparkan kebijakan penutupan portal mitra permanen BGN. Kebijakan Terr diambil setelah jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terdaftar melampaui target awal pembentukan.

BGN mencatat, saat ini terdapat 21.102 SPPG yang telah beroperasi dan 14.145 mitra yang masih dalam proses verifikasi. Dengan demikian, total mitra yang tercatat dalam portal BGN mencapai 35.247 SPPG, melebihi target awal sebanyak 28.000 SPPG untuk wilayah aglomerasi.

Menindaklanjuti itu, BGN mengambil sejumlah langkah strategis, dengan melakukan pengecekan ulang di lapangan untuk memastikan SPPG dan calon mitra benar-benar aktif. Selain itu, BGN juga melakukan rollback atau penarikan data terhadap usulan yang tidak valid serta mitra yang tidak aktif selama lebih dari 60 hari.

BGN juga akan melakukan pengecekan secara detail jumlah penerima manfaat yang belum menerima MBG, dengan berkoordinasi bersama para stakeholder terkait. (didin)