Deputi Gubernur BI terpilih Thomas Djiwandono menegaskan proses penunjukannya sesuai mekanisme dan membantah isu disiapkan menjadi Gubernur BI.

Deputi Gubernur Bank Indonesia terpilih, Thomas Djiwandono, menegaskan bahwa proses pengisian jabatannya dilakukan sesuai mekanisme resmi yang berlaku.

Ia sekaligus membantah isu yang menyebut dirinya telah dipersiapkan sejak awal untuk menduduki posisi Gubernur Bank Indonesia.

“Soal (penunjukan) Gubernur BI, tidak,” kata Thomas dalam media briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (28/1).

Thomas mengaku sempat membaca sejumlah pemberitaan yang mengaitkan namanya dengan kursi Gubernur BI ketika berada di luar negeri.

Namun, ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Lepas Jabatan Politik Sejak 2025

Thomas menjelaskan bahwa sejak awal tidak pernah ada proses penunjukan dirinya sebagai Gubernur BI. Ia juga menegaskan telah mengambil langkah formal untuk melepaskan jabatan politik sebelum menjabat di lingkungan pemerintahan.

“Proses awal dicalonkan. Saya tuh waktu itu ada yang saya baca (berita) waktu di luar negeri, wah ini masih anggota partai dan sebagainya. Coba dilihat, saya ini di akte DPP yang baru bulan Maret 2025, itu gak ada saya sebagai bendahara umum. Itu fakta. Karena memang saya sudah apa istilahnya mengundurkan diri dari posisi bendahara umum,” jelasnya.

Menurut Thomas, pengunduran diri tersebut dilakukan atas kesadaran pribadi. Meski tidak ada aturan tertulis di Kementerian Keuangan yang mewajibkan hal itu, ia memilih mengambil langkah tersebut demi menjaga fokus dan integritas dalam menjalankan tugas negara.

Pengisian Jabatan Deputi BI Sesuai Prosedur

Lebih lanjut, Thomas menyampaikan bahwa pengunduran dirinya dari keanggotaan partai dilakukan secara resmi pada 31 Desember 2025.

Keputusan itu diambil berdasarkan prinsip profesionalisme dan untuk menghindari potensi konflik kepentingan.

“Karena saya merasa lebih baik fokus di Kemenkeu waktu itu. Itu satu. Sebagai anggota saya resign 31 Desember 2025. Karena juga prinsip tersebut. Kayaknya kok rasa-rasanya lebih baik meskipun aturannya di Kemenkeu tidak ada, tapi lebih baik seperti itu,” ujarnya.

Terkait penunjukannya sebagai Deputi Gubernur BI, Thomas menjelaskan bahwa proses tersebut berawal dari pengunduran diri Deputi Gubernur sebelumnya, Juda Agung. Selanjutnya, mekanisme pengisian jabatan dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga menanggapi sorotan publik terkait latar belakang politik dan hubungan keluarga. Thomas mengakui hal tersebut sebagai fakta, namun meminta publik menilai berdasarkan rekam jejak dan pengalaman profesionalnya.

“Tapi yang saya ingin tekankan adalah kalau soal bahwa latar belakang saya sebagai dulu politisi atau bahkan kedekatan keluarga ya itu, itu fakta. Ya, itu saya gak bisa ya itu fakta. Tapi kan, tolong dilihat rekam jejak yang sudah saya lakukan sebelumnya,” pungkasnya.