Ringkasan Berita:

• Trump mengatakan, ia mendukung Pemerintahan Teknokrat Palestina yang baru diangkat di Gaza.
• Badan teknokrat Palestina tersebut akan memiliki 15 anggota dan akan dipimpin oleh Ali Shaath.
• Banyak ahli mengatakan bahwa Trump yang menjadi ketua dewan yang bertugas mengawasi pemerintahan Gaza menyerupai struktur kolonial.

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan, ia mendukung "Pemerintahan Teknokrat Palestina" yang baru diangkat di Gaza, Kamis (15/1/2026) waktu setempat.

Israel dan kelompok militan Palestina, Hamas, menyetujui rencana Trump pada Oktober 2025, yang menyatakan bahwa badan teknokrat Palestina akan diawasi oleh apa yang disebut "Dewan Perdamaian" internasional yang dimaksudkan untuk mengawasi pemerintahan Gaza selama periode transisi.

“Saya mendukung Pemerintahan Teknokrat Palestina yang baru diangkat, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, yang didukung oleh Perwakilan Tinggi Dewan, untuk memerintah Gaza selama masa transisinya,” kata Trump di media sosial, dilansir Al Arabiya.

Dalam unggahan lain, Trump mengatakan bahwa "Dewan Perdamaian," yang diketuai oleh Trump sendiri, telah dibentuk dan anggotanya akan segera diumumkan.

Badan teknokrat Palestina tersebut akan memiliki 15 anggota dan akan dipimpin oleh Ali Shaath, mantan wakil menteri di Otoritas Palestina yang didukung Barat yang bertanggung jawab atas pengembangan zona industri, menurut pernyataan dari mediator Mesir, Qatar, dan Turki.

“Para pemimpin Palestina ini berkomitmen teguh pada masa depan yang damai,” kata Trump.

Banyak ahli mengatakan bahwa Trump yang menjadi ketua dewan yang bertugas mengawasi pemerintahan Gaza menyerupai struktur kolonial.

Dia juga mengatakan Mesir, Qatar, dan Turki akan membantu mengamankan apa yang disebutnya sebagai "kesepakatan demiliterisasi komprehensif" dengan Hamas.

Komite teknokrat ini akan bertugas menyediakan layanan publik bagi lebih dari 2 juta warga Palestina di Gaza, tetapi menghadapi tantangan besar dan pertanyaan yang belum terjawab, termasuk tentang operasional dan pendanaannya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa rekonstruksi akan menelan biaya lebih dari 50 miliar dolar AS.

Proses ini diperkirakan akan memakan waktu bertahun-tahun, dan sejauh ini hanya sedikit uang yang telah dijanjikan.

Baca juga: AS Mulai Bahas Gencatan Senjata Tahap 2 Gaza: Pelucutan Senjata Hamas dan Penarikan Pasukan Israel

Selain itu, ada juga tantangan yang lebih mendesak, yaitu mencari cara untuk mengambil alih layanan dasar setelah hampir dua dekade pemerintahan yang dipimpin Hamas di Gaza dan serangkaian konflik berulang dengan Israel.

Gencatan Senjata di Gaza

Sejak dimulainya gencatan senjata pada Oktober 2025, Israel telah membunuh lebih dari 440 warga Palestina, termasuk lebih dari 100 anak-anak.

Israel mengatakan tiga tentara Israel dilaporkan tewas.

Gencatan senjata juga telah diuji oleh kegagalan untuk mengambil jenazah sandera Israel terakhir, penundaan Israel dalam membuka kembali penyeberangan perbatasan Gaza dengan Mesir, dan penolakan Hamas hingga saat ini untuk melucuti senjata.

Dengan melanjutkan fase kedua gencatan senjata, Washington dan mitra mediatornya perlu mengatasi tantangan pelik dalam melucuti senjata Hamas, penarikan pasukan Israel lebih lanjut yang terkait dengan pelucutan senjata, dan pengerahan pasukan penjaga perdamaian internasional.

Serangan Israel terhadap Gaza sejak Oktober 2023 telah menewaskan puluhan ribu orang, menyebabkan krisis kelaparan, dan memaksa seluruh penduduk Gaza mengungsi di dalam negeri.

Beberapa pakar hak asasi manusia, akademisi, dan penyelidikan PBB mengatakan bahwa tindakan tersebut sama dengan genosida.

Masuki Fase Kedua

Pada Rabu (14/1/2026), Amerika Serikat mengatakan, mereka memasuki fase selanjutnya dari rencana gencatan senjata Gaza yang meliputi pelucutan senjata Hamas, pembangunan kembali wilayah yang hancur akibat perang, dan pembentukan kelompok ahli Palestina yang akan mengelola urusan sehari-hari di Gaza di bawah pengawasan Amerika.

Utusan Presiden Donald Trump, Steve Witkoff, mengatakan dalam sebuah unggahan di X bahwa kesepakatan yang dibantu oleh presiden dari Partai Republik itu memasuki fase kedua setelah dua tahun perang antara Israel dan Hamas, termasuk pembentukan pemerintahan teknokrat di Gaza.

Meskipun pengumuman pada hari Rabu menunjukkan langkah maju yang penting, pemerintahan baru di Gaza dan perjanjian gencatan senjata menghadapi sejumlah tantangan besar — ​​termasuk pengerahan pasukan keamanan internasional untuk mengawasi kesepakatan tersebut dan proses sulit pelucutan senjata Hamas.

Diberitakan AP News, para mediator lain dalam kesepakatan gencatan senjata — Mesir, Turki, dan Qatar — menyambut baik pembentukan komite teknokrat Palestina dan mengatakan bahwa komite tersebut akan dipimpin oleh Ali Shaath, mantan wakil menteri di Otoritas Palestina.

Baca juga: Musim Dingin Mematikan di Gaza, Bayi Palestina Keempat Meninggal Akibat Hipotermia

Dalam pernyataan bersama, ketiga negara tersebut menyebutnya sebagai “perkembangan penting yang bertujuan untuk memperkuat stabilitas dan memperbaiki situasi kemanusiaan di Jalur Gaza.”

Shaath adalah warga asli Gaza yang pernah menjabat sebagai wakil menteri transportasi di Otoritas Palestina yang diakui secara internasional.

Shaath, seorang insinyur, adalah ahli dalam pembangunan ekonomi dan rekonstruksi, menurut biografinya di situs web Institut Penelitian Kebijakan Ekonomi Palestina.

Di sisi lain, juru bicara Hamas, Hazem Qassem, mengatakan kepada Al-Jazeera Live pada hari Rabu bahwa pengumuman Witkoff merupakan perkembangan penting dan positif.

Ia menambahkan, kelompok tersebut siap menyerahkan administrasi Gaza kepada komite teknokrat independen dan memfasilitasi pekerjaannya.

“Hamas siap terlibat dalam pendekatan internal Palestina untuk membahas masalah senjata perlawanan,” kata Qassem dalam pernyataan yang ia bagikan di saluran Telegram-nya.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel