Ringkasan Berita:

• Turki tengah dalam tahap pembicaraan lanjutan untuk bergabung dengan pakta pertahanan Pakistan–Arab Saudi, yang oleh sejumlah analis disebut sebagai potensi “Islamic NATO.”
• Aliansi ini berlandaskan Perjanjian Pertahanan Bersama Strategis (SMDA) dan bertujuan memperkuat kerja sama militer dengan prinsip pertahanan kolektif mirip NATO
• Sejumlah analis meragukan realisasi cepat aliansi ini karena perbedaan kepentingan geopolitik negara-negara Teluk.

TRIBUNNEWS.COM – Turki dilaporkan tengah berada dalam tahap pembicaraan lanjutan untuk bergabung dengan perjanjian pertahanan bersama antara Arab Saudi dan Pakistan, mengutip laporan Bloomberg.

Sejumlah media menggambarkannya sebagai potensi “Islamic NATO” atau “NATO Islam” karena sifat pertahanan kolektif yang diusungnya.

Apa Itu Islamic NATO?

Istilah “NATO Islam” bukanlah nama resmi, melainkan deskripsi yang digunakan para analis untuk menjelaskan konsep pertahanan yang mirip dengan prinsip keamanan NATO.

Berdasarkan gagasan ini, serangan terhadap satu anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota, bunyi Pasal 5 NATO.

Dasar konsep Islamic NATO terletak pada Strategic Mutual Defence Agreement (SMDA) atau Perjanjian Pertahanan Bersama Strategis yang ditandatangani Arab Saudi dan Pakistan pada 17 September 2025 lalu.

Pakta ini dilaporkan mencakup klausul pertahanan kolektif dan bertujuan meningkatkan kerja sama militer, pencegahan, serta kemampuan respons cepat di antara para mitra.

Pejabat Saudi menggambarkan perjanjian tersebut sebagai perisai pencegahan bersama yang memperkuat kerja sama keamanan, sekaligus menandakan niat Riyadh untuk mendiversifikasi hubungan pertahanannya di luar jaminan Barat.

Jika Turki bergabung, blok ini akan menggabungkan kekuatan finansial Arab Saudi, kemampuan nuklir dan rudal Pakistan, serta kekuatan militer konvensional dan industri pertahanan Turki, sehingga membentuk aliansi keamanan regional yang kuat.

Selain itu, jika Turki menandatangani keanggotaannya dalam aliansi tersebut, langkah ini akan menggarisbawahi era baru dalam hubungannya dengan Arab Saudi, yang selama ini dikenal sebagai pemimpin saingan lama di dunia Muslim Sunni, mengutip Bloomberg.

Setelah menanggalkan permusuhan selama bertahun-tahun, kedua negara kini berupaya mengembangkan kerja sama ekonomi dan pertahanan.

Menurut Kementerian Pertahanan Turki, Ankara dan Riyadh bahkan menggelar pertemuan angkatan laut pertama mereka di Ankara pada bulan Januari ini.

Baca juga: Trump Ingin Caplok Greenland, UE dan NATO Bisa Apa? Ini 4 Skenario yang Bisa Dilakukan

Kedua negara juga memiliki keprihatinan yang sama terhadap Iran, meskipun keduanya lebih memilih pendekatan diplomatis ketimbang konfrontasi terbuka. 

Selain itu, Turki dan Arab Saudi sama-sama mendukung terbentuknya negara Suriah yang stabil di bawah kepemimpinan Sunni, serta mendorong kedaulatan bagi Palestina.

Sementara itu, Turki dan Pakistan telah lama menjalin hubungan militer yang erat.

Turki saat ini tengah membangun kapal perang jenis korvet untuk angkatan laut Pakistan dan telah meningkatkan puluhan jet tempur F-16 milik Pakistan.

Turki juga telah berbagi teknologi drone dengan kedua negara tersebut dan kini mendorong mereka untuk bergabung dalam program jet tempur generasi kelima Kaan.

Mengapa Disebut NATO Islam?

Tidak jelas siapa yang pertama kali mencetuskan istilah Islamic NATO.

Namun, mengutip artikel di WANA (West Asia News Agency), kantor berita berbasis di Iran, istilah Islamic NATO pernah muncul dalam KTT Arab–Islam di Doha pada 16 September 2025, hanya sehari sebelum perjanjian Pakistan–Arab Saudi terbentuk.

Dalam forum tersebut, Menteri Pertahanan Pakistan menyerukan pembentukan angkatan militer Islam yang meniru model NATO, sebuah usulan yang kini semakin mendapat dukungan di kalangan negara-negara mayoritas Muslim utama, termasuk Iran, Irak, Mesir, dan Turki.

Berbicara kepada Geo News setelah KTT darurat tersebut, Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif menegaskan bahwa negara-negara Muslim harus membentuk NATO Islam untuk menghadapi ancaman bersama dan bahaya eksternal.

Ia menunjuk pada serangan Israel sebelumnya terhadap Qatar sebagai bukti kebutuhan mendesak akan aliansi semacam itu.

Khawaja Asif juga mengklaim serangan tersebut dilakukan dengan lampu hijau dari Amerika Serikat.

Sejumlah pemimpin regional menyuarakan dukungan kuat, di antaranya:

• Mesir

Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi menyarankan aliansi tersebut bermarkas di Kairo dan menjanjikan kontribusi hingga 20.000 pasukan.

• Turki

Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan menekankan pentingnya kemandirian pertahanan regional serta kerja sama yang lebih erat di bidang industri pertahanan.

• Irak

Perdana Menteri Irak Mohammed Shia’ Al Sudani memperingatkan bahwa serangan Israel terhadap Doha, Qatar pada September 2025 lalu mungkin bukan yang terakhir.

“Tidak ada alasan mengapa negara-negara Muslim tidak dapat membentuk pasukan keamanan gabungan untuk membela diri,” ujarnya.

Mengapa Turki Ingin Bergabung dengan Aliansi Pakistan–Arab Saudi?

Menurut laporan Bloomberg, Turki tertarik bergabung dengan aliansi pertahanan antara Pakistan dan Arab Saudi.

Pembicaraan mengenai bergabungnya Turki ke pakta Saudi–Pakistan disebut telah berada pada tahap lanjut, dan kesepakatan dinilai sangat mungkin tercapai, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Turki saat ini merupakan anggota NATO dan memiliki militer terbesar kedua di aliansi tersebut setelah Amerika Serikat.

Menurut laporan itu, bergabung dengan aliansi pertahanan regional dinilai masuk akal bagi Turki karena kepentingannya sangat tumpang tindih dengan Arab Saudi dan Pakistan di Asia Selatan, Asia Barat, serta Afrika.

Bagi Turki, aliansi NATO Islam dipandang sebagai cara untuk meningkatkan keamanan dan daya gentar di tengah ketidakpastian terkait keandalan Amerika Serikat dan komitmen Presiden Donald Trump terhadap NATO.

“Arab Saudi membawa kekuatan finansial, Pakistan memiliki kemampuan nuklir, rudal balistik, dan sumber daya manusia, sementara Turki memiliki pengalaman militer serta industri pertahanan yang berkembang,” kata Nihat Ali Ozcan, ahli strategi di lembaga pemikir TEPAV yang berbasis di Ankara, kepada Bloomberg.

“Ketika Amerika Serikat memprioritaskan kepentingannya sendiri dan kepentingan Israel di kawasan ini, dinamika yang berubah serta dampak konflik regional mendorong negara-negara untuk mengembangkan mekanisme baru dalam mengidentifikasi teman dan musuh,” tambahnya.

Di sisi lain, sejumlah analis meragukan bahwa NATO versi Islam benar-benar akan terwujud dalam waktu dekat.

“Aliansi ala NATO tidak realistis karena akan mengikat negara-negara Teluk pada perang yang tidak mereka anggap penting bagi kepentingan mereka sendiri,” kata Andreas Krieg, dosen senior di Sekolah Studi Keamanan King’s College London, kepada DW.

“Keamanan di Teluk selama ini didasarkan pada logika upeti, di mana pada dasarnya Anda membayar pihak lain untuk melindungi Anda,” lanjut Krieg.

“Mentalitas itu mulai bergeser setelah serangan terhadap Doha, tetapi perubahannya masih berlangsung secara perlahan.”

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)