Ringkasan Berita:

• Fase kedua gencatan senjata Gaza resmi dimulai, difokuskan pada demiliterisasi, pembentukan pemerintahan teknokratis transisi, serta rekonstruksi pascaperang sebagai bagian dari rencana 20 poin Presiden Trump.
• Pemerintahan transisi dinilai krusial namun belum jelas, karena belum ada kepastian soal struktur, kewenangan, dan legitimasi badan sementara.
• Kritik dan keraguan mencuat dari analis dan laporan lapangan, menyusul pembatasan bantuan dan pelanggaran gencatan senjata 1.190 kali oleh Israel,

TRIBUNNEWS.COM - Steve Witkoff, utusan khusus Presiden AS Donald Trump untuk Timur Tengah secara resmi mengumumkan dimulainya fase kedua gencatan senjata di Jalur Gaza, pada Kamis (15/1/2026).

Witkoff, mengungkap fase kedua akan berfokus pada demiliterisasi, pembentukan pemerintahan teknokratis, serta rekonstruksi menyeluruh wilayah tersebut.

Dalam pernyataannya di media sosial, Witkoff menyebut fase kedua ini merupakan bagian dari rencana 20 poin Presiden Donald Trump.

Menandai peralihan dari fase penghentian perang antara Hamas vs Israel yang berlangsung sejak 20023 silam menuju upaya penataan politik dan pemulihan Gaza pasca perang.

“Rencana ini beralih dari gencatan senjata ke demiliterisasi, pemerintahan teknokratis, dan rekonstruksi penuh Gaza,” tulis Witkoff, sebagaimana dikutip dari Al Jazeera.

Pemerintahan Transisi dan Demiliterisasi Gaza

Masa Pemerintahan Transisi dan Demiliterisasi Gaza dipahami sebagai periode penataan awal pasca perang yang menentukan arah masa depan wilayah tersebut, baik dari sisi keamanan, politik, maupun kemanusiaan.

Dalam konteks, fase kedua gencatan senjata, periode ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan kekuasaan dan mencegah kembalinya konflik bersenjata setelah pertempuran dihentikan.

Nantinya pemerintahan transisi dirancang sebagai otoritas sementara yang bertugas menjalankan fungsi-fungsi administratif dasar di Gaza, mulai dari pelayanan publik, distribusi bantuan kemanusiaan, hingga koordinasi rekonstruksi.

Keberadaan pemerintahan sementara ini dipandang penting untuk menjaga stabilitas, terutama ketika struktur pemerintahan sebelumnya dinilai tidak lagi mampu berfungsi optimal akibat perang berkepanjangan.

Otoritas transisi diharapkan bersifat teknokratis, bekerja pada ranah administratif dan kemanusiaan, serta menjauh dari kepentingan militer dan politik bersenjata.

Baca juga: Indonesia–Türkiye Gelar Pertemuan 2+2 Perdana, Bahas Pertahanan hingga Gaza

Sementara itu, demiliterisasi Gaza dimaknai sebagai upaya mengakhiri penggunaan wilayah tersebut sebagai medan konflik bersenjata. 

Proses ini bertujuan meniadakan aktivitas dan infrastruktur militer, sehingga Gaza tidak lagi menjadi sasaran serangan berulang.

Untuk merealisasikan upaya ini, Amerika Serikat menyampaikan peringatan keras kepada Hamas.

Witkoff menegaskan bahwa kelompok tersebut harus sepenuhnya memenuhi kewajibannya, termasuk pemulangan segera sandera terakhir yang telah meninggal dunia.

“Kegagalan untuk melakukannya akan membawa konsekuensi serius,” tegasnya.

Hingga pengumuman ini disampaikan, Hamas belum memberikan komentar resmi terkait fase kedua gencatan senjata tersebut.

Namun para mediator internasional, yakni Qatar, Turki, dan Mesir, menyambut baik pembentukan badan teknokrat Palestina yang disebut akan dipimpin oleh Ali Abdel Hamid Shaath.

Dalam pernyataan bersama, mereka berharap langkah ini dapat membuka jalan bagi pelaksanaan penuh fase kedua gencatan senjata, serta menciptakan kondisi menuju perdamaian berkelanjutan dan rekonstruksi Gaza.

Ketidakjelasan Wewenang Badan Transisi

Akan tetapi masa pemerintahan transisi Gaza dinilai masih belum memiliki arah yang jelas dan dipenuhi ketidakpastian.

Menyusul ketiadaan kerangka operasional yang tegas mengenai siapa yang akan memerintah, bagaimana kewenangan dijalankan, serta sejauh mana legitimasi politik dan keamanan badan sementara tersebut di lapangan.

Ketidakjelasan ini muncul di tengah kondisi gencatan senjata yang rapuh dan kerap dilaporkan mengalami pelanggaran.

Melaporkan dari Deir el-Balah, jurnalis Al Jazeera Tareq Abu Azzoum menyebutkan bahwa Hamas sebelumnya menyatakan kesiapan untuk melepaskan peran pemerintahan sehari-hari di Gaza, sesuai dengan kerangka rencana yang diajukan Amerika Serikat.

Namun, hingga kini belum ada kejelasan lanjutan terkait bentuk dan mekanisme badan pemerintahan transisi yang akan mengambil alih pengelolaan wilayah tersebut.

Struktur organisasi, komposisi kepemimpinan, serta cakupan otoritas badan sementara itu masih belum diumumkan secara rinci, termasuk apakah ia akan memiliki kewenangan penuh atas keamanan, administrasi sipil, dan distribusi bantuan, atau sekadar berfungsi sebagai pengelola teknis di bawah pengawasan aktor eksternal.

Ketidakpastian tersebut semakin diperburuk oleh keberlangsungan gencatan senjata yang dinilai tidak stabil. Abu Azzoum menegaskan bahwa faktor keamanan menjadi variabel kunci bagi keberhasilan masa transisi.

Setiap pelanggaran gencatan senjata, meski berskala kecil, berpotensi menunda atau bahkan menggagalkan penerapan pemerintahan sementara serta rencana rekonstruksi Gaza yang dirancang dalam fase kedua perjanjian.

Kritik lebih tajam datang dari analis politik senior Al Jazeera Marwan Bishara, yang menilai ketidakjelasan masa transisi tidak terlepas dari ketimpangan dalam proses yang dipimpin Amerika Serikat.

Baca juga: Ajudan Netanyahu Ditahan, Dicurigai Halangi Penyelidikan Terkait Kebocoran Informasi Perang Gaza

Menurutnya, rencana tersebut cenderung tidak netral dan lebih menguntungkan Israel.

Bishara menyoroti kenyataan bahwa selama fase pertama gencatan senjata, Israel masih terus membatasi masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, meskipun kesepakatan secara tegas mewajibkan pengiriman 600 truk bantuan setiap hari.

Ia menilai pembatasan bantuan yang terus berlangsung menunjukkan bahwa kerangka pemerintahan transisi belum sepenuhnya berorientasi pada perlindungan warga sipil Palestina.

Bishara mempertanyakan bagaimana pemerintahan sementara yang adil dan efektif dapat berjalan ketika satu pihak dinilai memiliki keleluasaan untuk melanggar kesepakatan tanpa konsekuensi yang jelas.

Dalam pandangannya, hak dan kebebasan rakyat Palestina kembali terpinggirkan di tengah narasi upaya perdamaian.

Keraguan terhadap efektivitas masa transisi juga diperkuat oleh laporan Kantor Media Pemerintah Gaza, yang menyebut Israel telah melanggar kesepakatan gencatan senjata lebih dari 1.190 kali sejak diberlakukan pada Oktober lalu.

Dengan kondisi demikian, masa pemerintahan transisi Gaza dinilai belum memiliki pondasi yang kokoh.

Tanpa kejelasan struktur pemerintahan, jaminan keamanan yang konsisten, serta komitmen nyata dari semua pihak untuk mematuhi gencatan senjata, pemerintahan sementara berisiko hanya menjadi konsep di atas kertas.

Situasi ini menempatkan masa depan Gaza dalam ketidakpastian, di mana proses transisi yang diharapkan menjadi jembatan menuju pemulihan justru berpotensi terjebak dalam siklus konflik dan krisis kemanusiaan yang berulang.

(Tribunnews.com/Namira)