KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memberikan persetujuan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengakses pinjaman dana dari Pemerintah Spanyol. 

Hal tersebut diungkap Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat rapat dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Suharyanto menjelaskan, pinjaman tersebut difokuskan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.

"Untuk 2026, kami laporkan bahwa kami juga baru disetujui oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mendapat pinjaman dari pemerintah Spanyol, dengan titik beratnya untuk meningkatkan kesiapan mitigasi bencana BNPB menghadapi bencana hidrometeorologi basah, yaitu banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem," kata Suharyanto, dikutip dari Kompas.com, (3/2/2026).

Baca juga: Banjir Bekasi Berangsur Surut, BNPB Catat 45 Desa Masih Terendam di 14 Kecamatan

Alasan Prabowo Izinkan BNPB Pinjam Uang dari Spanyol

Suharyanto mengungkapkan, keterbatasan anggaran selama ini menjadi tantangan utama BNPB dalam menjalankan fungsi pencegahan bencana secara optimal. 

Anggaran tahunan yang diterima dinilai belum sebanding dengan kompleksitas risiko bencana di Indonesia.

Meski demikian, ia menegaskan BNPB tetap menjalankan tugas-tugasnya tanpa mengeluh, termasuk dalam penyampaian peringatan dini kepada masyarakat. 

Namun, keterbatasan dana membuat informasi lanjutan, seperti rekomendasi evakuasi, belum selalu dapat diberikan secara menyeluruh.

"Contoh misalnya ini curah hujan di Kabupaten Bekasi curah hujannya di atas 200 mm, hanya itu saja," kata Suharyanto.

Baca juga: Hujan Ekstrem Picu Banjir di Bekasi dan Cirebon, BNPB Catat Ribuan Warga Terdampak

Anggaran Pencegahan BNPB Terbatas

Suharyanto juga menyampaikan bahwa anggaran pencegahan bencana yang dikelola BNPB setiap tahun relatif kecil senilai Rp 17 miliar hingga Rp 19 miliar.

"Alhamdulillah dalam lima tahun terakhir ini ada beberapa yang sudah disetujui pinjaman luar negeri ini pun untuk meningkatkan kemampuan BNPB dalam pra bencana atau pencegahan," kata Suharyanto dikutip dari Antara, Selasa (3/2/2026).

Selain pinjaman luar negeri, BNPB juga memanfaatkan Dana Siap Pakai (DSP). Dana ini digunakan saat bencana terjadi maupun ketika status bencana telah ditetapkan dalam kondisi siaga darurat atau tanggap darurat.

Menurut Suharyanto, DSP tidak hanya dipakai untuk penanganan darurat, tetapi juga dimanfaatkan untuk membangun langkah-langkah pencegahan.

Baca juga: Update BNPB Korban Banjir Sumatera Barat 6 Januari 2025, Meninggal 264 Jiwa

"Kadang-kadang bencana ini bukan sesuatu yang baru tetapi kejadian yang berulang. Kadang-kadang berulangnya di daerah yang sama. Sehingga ketika daerah itu sudah terjadi bencana, DSP ini kami memanfaatkan juga untuk membangun pencegahan sebagai persiapan menghadapi kemungkinan bencana di masa depan," kata Suharyanto.

BNPB juga menggandeng Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam menyusun sistem peringatan dini gempa bumi dan tsunami. 

Suharyanto mengungkapkan, BNPB telah memperoleh pinjaman luar negeri senilai Rp 949.168.712.486.

Dana tersebut digunakan untuk membangun pusat pengendalian operasi di 34 provinsi serta 30 kabupaten dan kota.

"Kemudian di sepanjang pantai yang sering kali terjadi gempa bumi, tsunami, sudah ada sensor-sensor apabila tinggi muka air naik itu mengirimkan peringatan dini kepada pusat pengendalian operasi yang ada di BPBD-BPBD, dan daerah-daerah evakuasi sudah ada juga rambu-rambu," kata Suharyanto.

Baca juga: Update BNPB: Korban Meninggal Bencana Sumatera 1.189 Jiwa dan 141 Orang Masih Hilang