Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pembelian minyak dan gas (migas) dari Amerika Serikat (AS) bukan menambah volume impor, namun hanya menggeser kuota impor dari negara lain.

Nilai impor tersebut sebesar US$ 15 miliar atau sekitar Rp 253,32 triliun (kurs Rp 16.888)

Pembelian migas AS ini menjadi bagian dari kesepakatan dagang terkait tarif resiprokal atau Agreements on Reciprocal Trade (ART) yang diteken Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Kamis (19/2) pagi waktu AS. Bahlil mengatakan impor senilai US$15 miliar ini untuk membeli BBM jadi, gas LPG, dan crude oil.

"Dalam perjanjian tersebut telah dimuat secara jelas bahwa untuk memberikan keseimbangan neraca perdagangan kita maka kita dari sektor ESDM akan membelanjakan kurang lebih sekitar US$15 miliar. Dari 15 miliar dolar ini terdiri dari membeli BBM jadi, kemudian LPG, dan crude," ujar Bahlil dalam konferensi pers secara daring, Jumat (20/2/2026).

Bahlil menegaskan pembelian BBM jadi asal AS ini bukanlah menambah volume impor BBM. Namun, menggeser sebagian volume impor dari sejumlah negara di Asia Tenggara, Afrika, dan Timur Tengah.

"15 miliar dolar AS kita untuk membeli BBM di Amerika Serikat bukan berarti kita menambah volume impor. Namun kita menggeser sebagian volume impor kita dari beberapa negara, di antaranya negara dari Asia Tenggara, Middle East dan beberapa negara di Afrika. Secara keseluruhan neraca komoditas daripada pembelian BBM kita dari luar negeri itu sama, cuma kemudian kita geser," tambah Bahlil.

Sementara untuk impor LPG, Bahlil menyebut volumenya sekitar 7 juta ton per tahun. Sebagian besar, impornya berasal dari AS. Untuk menindaklanjuti ini kesepakatan dagang ini, Bahlil menyebut akan menaikkan volume impor LPG dari AS.

"Kita tahu bahwa impor kita cukup besar di LPG kurang lebih sekitar 7 juta ton/tahun dan salah satu yang selama ini sudah kita lakukan juga adalah sebagian kita ambil dari Amerika. Tapi volumenya kita akan naikkan," terang ia.

Implementasinya, lanjut Bahlil, akan memperhatikan mekanisme-mekanisme perekonomian yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. "Dapat arahan dari Bapak Presiden Prabowo begitu 90 hari ke depan sudah selesai maka langsung kita mulai tahapan eksekusi. Jadi ini langsung bisa berjalan supaya tidak ada suatu persepsi yang yang berbeda dari teman-teman yang ada di sana," tambah Bahlil.