Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Aceh, Safuadi menegaskan, pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, tidak boleh berhenti kepada upaya mengembalikan kondisi seperti semula.

Menurutnya, momentum ini harus dimanfaatkan untuk mendorong kebangkitan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Hal itu ia sampaikan dalam Simposium Pemulihan Pascabencana Banjir dan Longsor Aceh di Gedung DPR RI, Jakarta, Minggu (15/2/2025).

“Saya mau melihat dari perspektif ekonomi kenapa ini menjadi sangat penting untuk menjadi atensi kita, sebab bahasa saya kita tidak boleh hanya mengurus untuk mengembalikan ke posisi semula. Saya ingin sampaikan bahwa bencana yang betul-betul luar biasa terjadi di Aceh adalah tsunami tahun 2004 dan berulang di bencana yang lain 21 tahun kemudian di tahun 2025,” kata Safuadi.

Safuadi mengingatkan, pengalaman pasca-tsunami 2004 memberikan pelajaran penting. Meski secara sosial, Aceh mampu bangkit, namun dari sisi ekonomi belum sepenuhnya bergerak sesuai potensi yang dimiliki.

Ia menegaskan, masyarakat Aceh harus bisa bertahan secara ekonomi dalam masa mendatang.

“Tapi ada hikmah yang bisa kita ambil dari tsunami. Kita bisa kembali pulih, sosial pulih, tapi ekonominya stagnan. Tidak bergerak sesuai potensi yang ada. Saya karena dari Kementerian Keuangan, mohon izin untuk lebih banyak berbicara tentang hal-hal terkait ekonomi. Karena kalau kita kembalikan ke posisi semula, orang bisa survive, korban bisa kembali hidup, tapi kalau kehidupannya tidak layak, itu juga persoalan besar. Akan menjadi masalah jangka panjang,” katanya.

Safuadi menekankan pentingnya fase rebound setelah masa tanggap darurat dan pemulihan rampung. Diharapkan, pembentukan kembali badan pengelola khusus seperti pasca-tsunami 2004, dapat menjadi instrumen percepatan.

“Hari ini saya ingin fokus bahwa kita ingin rebound dari posisi setelah kita selesai, dari penanganan kebencanaan. Tadi sudah disampaikan, tentu kita ingin bahwa badan pengelola yang ada yang sudah sukses di 2004. Nah, hari ini ada Pak Safrizal yang sedang akan berjibaku untuk melaksanakan hal yang sama. Tentu kita berikan support kepada beliau dengan luar biasa. Bapak-Ibu sekalian, kita ingin badan itu terbentuk lagi,” ujarnya.

Sebagai penyintas tsunami 2004, Safuadi mengaku memiliki dorongan personal agar Aceh tidak sekadar kembali ke titik nol. Apalagi, Provinsi Aceh memiliki potensi besar yang selama ini belum sepenuhnya terakselerasi.

“Karena saya ingin menyampaikan Aceh punya potensi luar biasa, yang ngomong itu bukan saya, tapi seluruh orang yang datang ke Aceh mengatakan Aceh itu semua ada, tapi kok tidak ada apa-apa gitu,” tuturnya.

Ia menilai, momentum bencana harus dijadikan titik balik untuk memperbaiki tata kelola dan memaksimalkan potensi daerah. Safuadi mengingatkan pada 2004 Aceh juga pernah berada di posisi yang sama, namun derajat kemajuan ekonomi belum meningkat signifikan.

Diharapkan adanya perubahan nyata. Sejauh ini, pemerintah pusat telah memberikan atensi maksimal terkait pembentukan badan pengelola pemulihan, meski skemanya masih akan dibahas lebih lanjut.

“Sudah ada atensi dari pemerintah bahwa perlu kiranya badan itu dibentuk. Alhamdulillah sudah disampaikan tadi, soal skemanya apakah hybrid, atau kembali BRR. Itu menjadi subyek untuk didiskusikan, dan menjadi keputusan akhir dari pemerintah. Tetapi saya ingin melihat sisi lain, saya tidak ingin atau kita semua tidak ingin, fokusnya hanya kita pulih,” ucapnya.

Lebih jauh, ia kembali menegaskan, pemulihan harus dibarengi agenda pertumbuhan ekonomi jangka panjang. “Kita hanya pulih, tapi kita ingin berkembang, kita ingin bertumbuh dan memodali diri dengan kondisi yang ada sekarang," pungkas Safuadi.