Jakarta, VIVA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung keputusan Indonesia untuk bergabung menjadi anggota Board of Peace atau Dewan Perdamaian. 

Keputusan itu disampaikan Ketua Umum MUI, Anwar Iskandar usai menghadiri acara pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan ormas Islam di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Februari 2026. Dalam pertemuan itu, Prabowo bicara soal alasan RI gabung Board of Peace.

Anwar menjelaskan, MUI mendukung Indonesia bergabung ke dalam Board of Peace sepanjang badan tersebut berjalan demi kemaslahatan umat.

"Sepanjang untuk kemaslahatan, tentu saja. Karena MUI ini berjuang untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan bangsa, untuk kemaslahatan kemanusiaan," kata Anwar kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

"Yang kita dengar tadi adalah komitmen dia untuk kemaslahatan itu. Nah sepanjang komitmen untuk kemaslahatan, kenapa tidak? Kan ada janji kalau memang tidak bermaslahat akan keluar," sambungnya. 

Dari pertemuan tersebut, Anwar mendengarkan langsung bagaimana komitmen Presiden Prabowo dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

"Jadi yang saya tangkap, komitmen Presiden. Komitmen Presiden yang pertama ingin benar-benar berjuang di dalam Dewan Perdamaian ini untuk kemerdekaan Palestina secara utuh dan berdaulat secara penuh. Di sisi lain, komitmen beliau akan berjuang melalui Dewan Perdamaianini untuk membantu penderitaan orang Palestina di Gaza" tutur dia.

Prabowo, kata Anwar, juga berjanji akan hengkang dari Board of Peace jika badan tersebut tidak memberikan kemaslahatan dan berpihak pada Palestina di kemudian hari.

"Dan untuk itu, maka beliau melalui organisasi ini bekerja sama dengan negara-negara Islam yang lain untuk berjuang demi perdamaian dunia. Dan apabila di kemudian hari ternyata tidak memberi kemaslahatan dan kebaikan organisasi ini kepada Palestina, kepada perdamaian dunia, maka seluruh negara-negara Islam yang berkumpul di situ akan keluar dari BoP," pungkas Anwar.

Sebelumnya diberitakan, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto bergabung ke dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) Gaza besutan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace ini mendulang kritik keras dari berbagai pihak termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Sudarnoto Abdul Hakim menilai Board of Peace merupakan bentuk nyata dari langkah neokolonialisme. 



Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim.

Photo :

• Dok. MUI.

"MUI menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekedar konflik biasa, melainkan persoalan penjajahan, perampasan hak dasar, dan kejahatan serta pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional," kata Prof Sudarnoto Abdul Hakim dalam keterangan resminya dikutip dari situs resmi MUI, Kamis 29 Januari 2026.

Sudarnoto menegaskan sikap MUI menolak 'perdamaian semu' sebagaimana yang diatur oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump karena tidak berbasis kepada keadilan. Selain itu, MUI menilai bahwa setiap inisiatif perdamaian yang tidak secara tegas mengakui Palestina sebagai bangsa yang terjajah dan tidak menjadikan pengakhiran pendudukan Israel sebagai prasyarat utama. MUI menegaskan hal itu berpotensi melanggengkan kolonisasi dalam kemasan perdamaian. 

"Board of Peace adalah bentuk nyata langkah neokolonialisme. MUI memandang ada problem struktural Board of Peace yang sangat serius. Keterlibatan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai occupying power yang harus dimintai pertanggungjawaban, merupakan cacat mendasar," tegasnya. 

Sudarnoto menilai model ini berisiko menggeser isu dari keadilan dan kemerdekaan menjadi sekedar manajemen konflik dan stabilitas kawasan. Namun, MUI menghargai niat pemerintah Indonesia untuk berkontribusi bagi perdamain dunia. 

Lebih lanjut, MUI juga meminta pemerintah Indonesia untuk untuk mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam Board of Peace, termasuk opsi untuk menarik diri dari forum tersebut. Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menilai bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace keputusan yang aneh dan jelas tidak berpihak kepada Palestina. 

“Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina,” kata dia.

Dia menjelaskan lebih lanjut Board of Peace digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan anggotanya ada Perdana Menteri Israel Netanyahu yang melakukan penjajahan terhadap Palestina. Apalagi, dalam keanggotaan Board of Peace tidak ada negara Palestina. 

"Karena dalam penggagas Trump dan anggotanya ada (Perdana Menteri Israel) Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina," ujarnya. 

Dia juga melihat keanehan lainnya terkait bergabungnya Indonesia ke Board of Peace ditarik bayaran keanggotaan. 

"Anehnya lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan. Baiknya Pak Prabowo menarik diri aja," tegasnya.