Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menilai sikap Israel yang tidak memberikan kontribusi finansial dalam mekanisme Board of Peace (BoP) Gaza perlu dicermati secara serius, karena berkaitan dengan komitmen moral dan politik dalam mendukung perdamaian.

Dave mengatakan, meskipun iuran tersebut tidak bersifat wajib secara hukum, kontribusi finansial memiliki makna strategis dalam mendukung proses rekonstruksi Gaza pascakonflik.

“Komisi I DPR RI memandang bahwa sikap untuk tidak memberikan kontribusi finansial dalam mekanisme BoP merupakan hal yang patut dicermati secara serius,” kata Dave kepada Inilah.com, Jumat (27/2/2026).

Ia menjelaskan, kontribusi dalam forum multilateral seperti BoP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk dukungan nyata terhadap upaya kemanusiaan dan perdamaian.

“Meskipun iuran tersebut tidak bersifat mengikat secara hukum, keberadaannya dimaksudkan sebagai bentuk dukungan sukarela yang memiliki makna strategis. Kontribusi ini bukan sekadar angka finansial, melainkan simbol komitmen politik dan moral dalam mendukung rekonstruksi Gaza serta memperkuat upaya perdamaian di kawasan,” ujarnya.

Menurut Dave, partisipasi negara melalui kontribusi sukarela juga mencerminkan solidaritas internasional dalam merespons krisis kemanusiaan.

“Dalam konteks diplomasi internasional, partisipasi melalui iuran sukarela mencerminkan solidaritas kemanusiaan dan tanggung jawab bersama. Ketika sebuah negara memilih untuk tidak berkontribusi, hal itu dapat menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi komitmen terhadap prinsip kebersamaan,” tutur Dave.

Ia menegaskan, meskipun kontribusi tersebut bersifat sukarela, keputusan untuk tidak berpartisipasi tetap memiliki implikasi terhadap persepsi komunitas internasional.

“Oleh karena itu, meskipun tidak diwajibkan, kontribusi tetap menjadi indikator penting bagi kredibilitas suatu negara dalam forum multilateral,” tegasnya.

Israel Ogah Bayar

Diketahui, Israel menyatakan tidak akan membayar iuran kepada Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP) yang dipimpin Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Nilai kontribusi yang dibahas mencapai sekitar USD1 miliar atau setara Rp17 triliun.

Radio Angkatan Darat Israel, Minggu (22/2/2026), melaporkan pemerintah Israel telah memberitahu Presiden AS Donald Trump terkait keputusan tersebut. Trump diketahui merupakan inisiator sekaligus pemimpin Dewan Perdamaian, yang juga diikuti sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Menurut laporan yang dikutip dari Khaberni, Selasa (24/2/2026), Israel secara resmi mengumumkan penolakannya untuk memberikan kontribusi finansial kepada Dewan Perdamaian.

"Washington setuju untuk membebaskannya dari pembayaran apa pun, tidak seperti negara anggota lainnya seperti Qatar dan UEA, yang menjanjikan lebih dari dua miliar dolar," tulis laporan tersebut.