KUPANG, IndonesiaSatu.co-- Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena memimpin Rapat Evaluasi Pendataan dan Program bagi Orang Miskin secara daring dari Ruang Rapat Gubernur, Jumat (6/2/2026) yang diikuti Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma; unsur Forkopimda NTT, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi NTT, para Bupati/Walikota se-NTT, perwakilan perbankan se-NTT, serta pimpinan instansi vertikal.

Pada Rapat itu, Gubernur Melki menegaskan komitmen untuk membenahi pendataan warga miskin dan mempertajam seluruh program bantuan sosial agar benar-benar tepat sasaran.

"Saya sangat prihatin, karena hingga hari ini masih ditemukan warga yang benar-benar miskin justru tidak menerima bantuan, sementara yang tidak miskin masih terdata sebagai penerima. Ini bukan sekadar soal angka, tetapi soal kemanusiaan, keselamatan, dan martabat warga kita. Kondisi seperti ini tidak boleh terus berulang," tegas Gubernur Melki.

Gubernur Melki mengingatkan, perbaikan data kemiskinan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah desa. 

"Semua unsur harus terlibat aktif: RT/RW, kader Posyandu, pendamping PKH, Dukcapil, Babinsa, guru, tenaga kesehatan, penyuluh, hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pendataan harus divalidasi langsung di lapangan dengan pendekatan 'jemput bola' termasuk memastikan administrasi kependudukan tidak mempersulit warga," imbaunya.

Gubernur menegaskan, siapa pun yang terbukti mempermainkan data kemiskinan—baik karena kepentingan politik maupun keuntungan pribadi, akan diproses hukum. Tidak ada yang kebal. Memasukkan orang tidak miskin atau menyingkirkan orang miskin dari data adalah kejahatan kemanusiaan," tegasnya.

Di sektor pendidikan, Gubernur meminta agar persoalan Program Indonesia Pintar (PIP) yang terkendala administrasi agar segera dibenahi.

"Tidak boleh ada pungutan yang memberatkan siswa dari keluarga tidak mampu. Layanan konseling di sekolah juga harus diaktifkan kembali sebagai ruang aman bagi anak-anak," katanya.

Di bidang kesehatan, Gubernur meminta verifikasi cepat kepesertaan PBI BPJS agar tidak ada warga miskin yang kehilangan akses layanan kesehatan.

"Kami sadar masih ada kekurangan, tetapi komitmen kami jelas: mengakui yang salah, memperbaiki bersama, dan memastikan keadilan sosial benar-benar dirasakan seluruh masyarakat NTT," tandas Gubernur.