JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia menyatakan tengah bersiap mengirim hingga 8.000 personel militer ke Gaza sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian internasional.

Rencana ini dikaitkan dengan tahap lanjutan skema perdamaian Timur Tengah yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Pernyataan tersebut menjadikan Indonesia negara pertama yang menyampaikan komitmen jumlah pasukan secara spesifik.

Baca juga: Pejabat Palestina Sebut Trump Jadikan Dewan Perdamaian Alternatif PBB

Indonesia jadi negara pertama kirim pasukan

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, Indonesia sedang menyiapkan satu brigade untuk kemungkinan misi tersebut. Jumlahnya diperkirakan berkisar antara 5.000 hingga 8.000 personel.

“Semuanya masih dinegosiasikan, belum pasti. Jadi sampai sekarang belum ada kepastian soal jumlahnya,” kata Maruli.

Maruli menambahkan, pelatihan bagi para tentara yang disiapkan telah dimulai, di mana para tentara akan berfokus pada peran medis dan teknik di Gaza.

“Kami sudah mulai melatih orang-orang yang berpotensi menjadi penjaga perdamaian. Jadi kami menyiapkan satuan teknik dan kesehatan,” ujarnya.

Sementara itu, radio publik Israel pada Selasa (10/2/2026) melaporkan bahwa sebuah lokasi di Gaza selatan, di antara Rafah dan Khan Younis, telah ditetapkan sebagai lokasi barak bagi pasukan Indonesia.

Jika terwujud, kehadiran pasukan penjaga perdamaian Indonesia akan menjadi momen bersejarah.

Ini akan menjadi pasukan asing pertama yang ditempatkan di Gaza sejak 1967, sekaligus menempatkan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia di pusat salah satu konflik paling rumit di Timur Tengah.

Indonesia gabung Dewan Perdamaian

Indonesia telah bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian inisiasi Presiden Donald Trump, yang diumumkan bulan lalu.

Dewan tersebut memiliki mandat dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membentuk International Stabilization Force (ISF), yang akan membantu mengamankan wilayah perbatasan di Gaza dan memastikan demiliterisasi wilayah tersebut, termasuk pelucutan senjata Hamas.

Dewan Perdamaian dijadwalkan menggelar pertemuan pertamanya di Washington pada 19 Februari.

Baca juga: Dikritik Habis-habisan, Presiden FIFA Bela Trump soal Penghargaan Perdamaian

Dalam Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos bulan lalu, menantu Trump, Jared Kushner, mengatakan, Gaza akan dikelola sementara oleh pemerintahan teknokrat Palestina.

Administrasi ini akan menangani urusan harian, termasuk pelucutan Hamas, dengan bantuan kepolisian Palestina yang dilatih di Yordania dan Mesir.

Kritik terhadap keputusan Prabowo

Keputusan Prabowo untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian inisiasi Trump telah dikritik oleh sejumlah kelompok Islam di Indonesia, di mana terdapat kemarahan publik yang meluas atas peran Amerika Serikat dalam pemboman Israel di Gaza.

Namun, Prabowo berpendapat bahwa sebagai negara Muslim terbesar di dunia, Indonesia seharusnya membantu menstabilkan Gaza, dan mengatakan bahwa keterlibatan tersebut dilakukan untuk mengejar solusi dua negara pada akhirnya dalam konflik Israel–Palestina.

Ditentang Israel

Negara-negara Muslim lain seperti Turkiye dan Pakistan juga sedang mempertimbangkan pengiriman pasukan, tetapi telah menegaskan bahwa mereka hanya akan bertugas sebagai penjaga perdamaian dan tidak akan terlibat dalam rencana pelucutan senjata Hamas.

Meski demikian, penempatan ribuan tentara asing, terutama dari negara Muslim, diperkirakan akan ditentang keras oleh sayap kanan ekstrem dalam koalisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Mereka melihat langkah itu sebagai bagian dari proses menuju negara Palestina, yang telah diakui oleh lebih dari 80 persen negara anggota PBB.

Kelompok ekstremis Israel, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, menginginkan warga Palestina dipaksa keluar dari Gaza dan wilayah itu dibangun kembali sebagai permukiman Israel.

Baca juga: Israel Masih Serang Gaza Usai Gabung Dewan Perdamaian, 32 Orang Tewas