TEL AVIV, iNews.id - Otoritas Israel akan membatasi akses bagi umat Islam untuk beribadah di Masjid Al Aqsa di Yerusalem Timur selama Ramadan tahun ini. Masjid suci ketiga bagi umat Islam setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Arab Saudi tersebut selalu dibanjiri jemaah dari Yerusalem maupun Tepi Barat selama Ramadan.

Syekh Ekrima Sabri, mantan mufti besar Yerusalem yang juga kepala Dewan Islam Tertinggi Yerusalem, mengungkapkan penyesalannya atas rencana pemerintah Israel tersebut. 

Menurut Syekh Ekrima, niat buruk Israel itu sudah terlihat dengan pengangkatan Mayor Jenderal Avshalom Peled sebagai kepala polisian Yerusalem Timur pada pekan pertama Januari 2026. Penunjukan perwira garis keras itu dianggap sebagai upaya Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir untuk membatasi akses umat Islam ke Masjid Al Aqsa. 

“Umat Islam menyambut Ramadan dengan optimisme, mengikuti tradisi Nabi Muhammad, yang biasa menyambut bulan tersebut pada akhir Sya'ban, tapi terkait Yerusalem, kami menyesalkan tindakan keras yang akan diberlakukan otoritas penjajah terhadap umat Islam yang datang ke Masjid Al Aqsa,” kata Syekh Ekrima, kepada Anadolu, dikutip Minggu (15/2/2026). 

Dia menambahkan, otoritas Israel melarang puluhan pemuda memasuki masjid seraya mengumumkan mereka tidak akan melonggarkan pembatasan selama Ramadan bagi jemaah yang datang dari Tepi Barat. Ini berarti akan ada pembatasan lebih ketat. 

“Jumlah jemaah di Al Aqsa akan lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini bertentangan dengan kebebasan beribadah dan mengganggu pelaksanaan puasa umat Islam,” ujarnya.

Ratusan ribu warga Palestina dari Tepi Barat biasanya melakukan perjalanan ke Yerusalem Timur selama Ramadan untuk beribadah di Masjid Al Aqsa. Namun, sejak perang di Gaza pada 7 Oktober 2023, otoritas Israel memperketat pos pemeriksaan militer, membatasi akses penduduk Tepi Barat ke Yerusalem.

Selama 2 tahun terakhir, hanya sejumlah kecil yang mendapat izin masuk dari militer Israel, umumnya hanya orang lanjut usia dan anak-anak.

Dalam beberapa hari terakhir, otoritas Israel juga mengeluarkan perintah sementara terhadap ratusan penduduk Palestina di Yerusalem Timur, sebagian besar pemuda, yang melarang mereka memasuki Al Aqsa selama Ramadan. Bahkan, beberapa perintah tersebut berlaku hingga 6 bulan.

Langkah-langkah ini diambil saat pemerintah sayap kanan Israel, dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menghadapi kritik dari pejabat Palestina atas apa yang mereka sebut sebagai perubahan terhadap status quo yang telah lama melekat pada Masjid Al Aqsa.

Namun, polisi setempat secara sepihak mengizinkan ekstremis Israel memasuki kompleks masjid yang menjadi kiblat pertama umat Islam itu secara paksa sejak 2003.

“Tidak diragukan lagi bahwa pemerintah sayap kanan bertujuan untuk menerapkan rencana agresifnya terkait Masjid Al Aqsa,” kata Syekh Ekrima. 

Namun, tindakan Israel tidak terbatas pada Masjid Al Aqsa, tapi juga meluas terhadap pembongkaran lingkungan Palestina di Yerusalem Timur yang diduduki, khususnya yang berada di dekat masjid.

“Kebijakan pembongkaran adalah kebijakan rasis, tidak adil, ilegal, tidak manusiawi, dan perpanjangan kebijakan tidak adil Inggris di Palestina selama periode pemerintahan kolonial Inggris,” ujarnya.

Syekh Ekrima mendesak masyarakat Arab dan Islam untuk membantu warga Palestina di Yerusalem seraya menyerukan para pemimpin Arab dan Muslim untuk memikul tanggung jawab terhadap Yerusalem dan Masjid Al Aqsa.