GAZA - Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada hari Senin mengutuk penerapan langkah-langkah baru Israel terkait lahan yang memungkinkan Israel memperkuat kendalinya atas Tepi Barat, dengan mengatakan bahwa langkah-langkah ini bertujuan untuk “memaksakan realitas hukum dan administratif baru di Tepi Barat yang diduduki.”

Kementerian tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa langkah-langkah baru-baru ini “merusak upaya yang sedang berlangsung untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut.”

Arab Saudi menegaskan “bahwa Israel tidak memiliki kedaulatan atas wilayah Palestina yang diduduki,” sambil memperbarui “penolakan mutlak terhadap tindakan ilegal ini, yang merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional, merusak solusi dua negara, dan merupakan serangan terhadap hak sah rakyat Palestina yang bersaudara untuk mendirikan negara berdaulat independen mereka di perbatasan 4 Juni 1967, dengan ibu kotanya di Yerusalem Timur.”

Kabinet Israel pada hari Minggu menyetujui langkah-langkah lebih lanjut untuk memperketat kendali Israel atas Tepi Barat yang diduduki dan mempermudah para pemukim untuk membeli tanah, sebuah langkah yang disebut Palestina sebagai “aneksasi de facto.”

Tepi Barat termasuk di antara wilayah yang diinginkan Palestina untuk negara merdeka di masa depan. Sebagian besar wilayah tersebut berada di bawah kendali militer Israel, dengan pemerintahan mandiri Palestina yang terbatas di beberapa daerah yang dikelola oleh Otoritas Palestina yang didukung Barat.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang akan menghadapi pemilihan umum akhir tahun ini, menganggap pembentukan negara Palestina sebagai ancaman keamanan.

Koalisi yang berkuasa, yang memiliki basis pemilih besar di permukiman, mencakup banyak anggota yang menginginkan Israel untuk mencaplok Tepi Barat, tanah yang direbut dalam perang Timur Tengah 1967 yang oleh Israel disebut-sebut memiliki ikatan alkitabiah dan historis.

Baca Juga: Selain Gelontorkan Rp84 Triliun, BoP Kirim Ribuan Tentara ke Gaza

Para menteri memberikan suara mendukung dimulainya proses pendaftaran tanah untuk pertama kalinya sejak 1967, seminggu setelah menyetujui serangkaian langkah lain di Tepi Barat yang menuai kecaman internasional.

“Kita melanjutkan revolusi pemukiman dan memperkuat cengkeraman kita di seluruh wilayah kita,” kata Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich, dilansir Al Arabiya.

Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan pendaftaran tanah adalah langkah keamanan yang vital, sementara kabinet mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa itu adalah “tanggapan yang tepat terhadap proses pendaftaran tanah ilegal yang dipromosikan oleh Otoritas Palestina.”

Kementerian luar negeri mengatakan langkah tersebut akan meningkatkan transparansi dan membantu menyelesaikan sengketa tanah.

Kepresidenan Palestina mengutuk langkah tersebut, dengan mengatakan bahwa itu merupakan “aneksasi de facto wilayah Palestina yang diduduki dan deklarasi dimulainya rencana aneksasi yang bertujuan untuk memperkuat pendudukan melalui aktivitas pemukiman ilegal.”

Lembaga pengawas pemukiman Israel, Peace Now, mengatakan bahwa langkah tersebut dapat menyebabkan pengusiran warga Palestina dari hingga setengah wilayah Tepi Barat.

Presiden AS Donald Trump telah menolak aneksasi Tepi Barat oleh Israel, tetapi pemerintahannya tidak berupaya untuk mengekang percepatan pembangunan pemukiman Israel.

Mahkamah tertinggi PBB dalam opini penasihat yang tidak mengikat pada tahun 2024 menyatakan bahwa pendudukan Israel atas wilayah dan pemukiman Palestina di sana adalah ilegal dan harus diakhiri sesegera mungkin. Israel membantah pandangan ini.

(ahm)