Lebih dari seribu siswa dilaporkan keracunan makan bergizi gratis (MBG) pada periode Januari 2026. Insiden tersebut terjadi pasca pemerintah mengupayakan penguatan pengawasan dan operasional dapur MBG.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga kini diwajibkan mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebelum bisa mendistribusikan MBG pada penerima manfaat.

Lantas mengapa masih terjadi?

Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menjelaskan dari hasil pengamatan di lapangan, mayoritas kejadian keracunan bukan semata karena bahan makanan tak segar, tetapi lebih sering dipicu persoalan sanitasi dapur, cara pengolahan, hingga distribusi makanan tidak tepat.

"Yang sering kami amati, keracunan itu biasanya dari dapurnya, sanitasinya. Kedua, cara menyiapkannya. Ketiga, cara distribusinya yang sangat sensitif terhadap waktu dan suhu," bebernya saat berbincang dengan detikcom, ditulis Senin (9/2/2026).

Ia mencontohkan, daging beku yang langsung dimasak tanpa proses pencairan yang benar berisiko tidak matang di bagian dalam. Begitu pula susu pasteurisasi yang tidak didistribusikan sesuai suhu, mudah basi dan memicu keracunan.

Selain faktor teknis, Taruna juga menyoroti faktor individu anak. Pasalnya, tidak semua anak memiliki kondisi yang sama.

Sejumlah anak memiliki alergi terhadap ikan, udang, kacang, atau bahan pangan tertentu. Faktor ini kerap luput dari perhatian dan dapat menjadi pemicu Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan makan bergizi gratis di sekolah.

BPOM, menurut Taruna, melakukan pengawasan MBG secara menyeluruh mulai dari:

• Bahan baku pangan
• Proses pengolahan di dapur
• Edukasi dan pembinaan penjamah makanan
• Pemeriksaan dapur MBG
• Rekognisi sebelum penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)
• Mitigasi saat terjadi keracunan
• Uji etiologi untuk mengetahui penyebab pasti keracunan

"Kalau kita tahu penyebabnya, kita bisa mencegah. Karena semua ini berbasis sains. BPOM juga diberi tugas dalam aspek food safety dan food security," jelasnya.

BPOM juga melakukan pendampingan kepada dapur-dapur MBG agar memenuhi standar higiene dan sanitasi sebelum dinyatakan layak beroperasi.

Dalam upaya pencegahan, BPOM disebutnya tidak hanya fokus pada dapur dan pengelola makanan, tetapi juga mendorong pelibatan guru dan orang tua.

Guru dan orang tua dinilai memiliki informasi penting terkait kondisi anak, terutama soal alergi atau pantangan makanan. Informasi ini krusial agar makanan yang dibagikan tidak justru membahayakan anak.

"Guru dan orang tua ini tahu kondisi anak. Misalnya ada yang alergi ikan, alergi kacang. Jangan sampai mereka hanya jadi objek. Mereka harus dilibatkan," kata Taruna.

BPOM berperan sebagai fasilitator yang mendengarkan masukan dari sekolah dan orang tua, agar penyajian makanan bisa disesuaikan dengan kondisi anak.

Taruna mengakui, pemerintah perlu melakukan evaluasi jika masih terjadi kasus keracunan. Namun, BPOM berkomitmen untuk memperkuat pencegahan dengan pengawasan yang lebih intensif di hulu, terutama pada sanitasi, sumber bahan pangan, dan jenis makanan yang dibagikan.

Jika keracunan tetap terjadi, BPOM memastikan langkah cepat dilakukan agar dampaknya tidak fatal, sekaligus melakukan pengujian laboratorium untuk memastikan penyebabnya.

"Tujuan akhirnya adalah pencegahan. Kalau kita tahu etiologinya, kita bisa cegah kejadian berikutnya," tegasnya.