Magetan (beritajatim.com) – Keluhan masyarakat terkait kualitas menu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Magetan ramai disuarakan di media sosial, terutama pada awal pelaksanaan pembelajaran saat Ramadan. Sejumlah warga mempertanyakan nilai dan kandungan gizi menu yang dibagikan kepada siswa.

Sorotan tersebut turut ditanggapi Sekretaris Komisi A DPRD Magetan sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Magetan, Didik Haryono. Ia menilai pernyataan Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro, terkait ancaman penutupan SPPG yang tidak memenuhi standar kebersihan maupun kewajiban penggunaan roti produk lokal, hanya sebatas gimik.

“Kalau tidak memenuhi akan ditutup, harus pakai roti produk lokal. Itu menurut saya hanya gimik. Tidak menyentuh substansi persoalan SPPG,” ujarnya, Selasa (24/2/2026).

Didik menegaskan, secara administratif maupun faktual, pendirian SPPG bukan dilakukan Pemerintah Kabupaten Magetan, melainkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Karena itu, menurutnya, Pemkab tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan atau menutup SPPG.

“SPPG itu pendiriannya bukan oleh Pemkab, tetapi oleh BGN. Sehingga Pemkab tidak punya kewenangan untuk membubarkan atau menutup. Jadi kalau Wakil Bupati ngomong mau menutup, itu keliru,” tegasnya.

Ia juga menyoroti menu yang diterima siswa pada hari pertama masuk sekolah saat puasa. Berdasarkan informasi yang diterimanya, menu tersebut terdiri dari satu roti isi tiga butir kecil, telur, jeruk, kacang, dan kurma. Jika dinominalkan, kata dia, nilainya diperkirakan tidak sampai Rp6.000.

Menurutnya, jika pemerintah daerah serius mengawasi kualitas SPPG, pengawasan harus dilakukan secara langsung ke lapangan, bukan sekadar melontarkan pernyataan.

“Kalau memang serius komitmen mengawasi kualitas SPPG, harusnya betul-betul turun ke bawah. Lihat berapa banyak warga yang mengeluh di media sosial soal kualitas menu gizi saat puasa ini,” ujarnya.

Didik meminta Wakil Bupati fokus pada persoalan prinsip, yakni memastikan standar kualitas dan kandungan gizi benar-benar terpenuhi. SPPG yang tidak memenuhi standar, lanjutnya, harus diberikan sanksi sesuai ketentuan.

Ia juga mendorong pemerintah daerah membuka kanal pengaduan resmi agar masyarakat dapat menyampaikan laporan terkait kualitas menu SPPG secara terbuka dan terpantau.[fiq/aje]