0
News
    Home Berita Dewan Perdamaian Dunia Internasional Featured Gaza Israel Konflik Timur Tengah Spesial

    Mayoritas Negara Anggota Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump Justru Dibatasi Masuk AS - Kompas

    7 min read

      

    Mayoritas Negara Anggota Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump Justru Dibatasi Masuk AS



    DAVOS, KOMPAS.com - Sebagian besar negara yang bergabung dalam inisiatif “Board of Peace” atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Donald Trump untuk menstabilkan Gaza justru menghadapi pembatasan visa ke Amerika Serikat.

    Pembatasan itu diberlakukan oleh Departemen Luar Negeri AS terhadap negara-negara yang dinilai berisiko membebani sistem kesejahteraan sosial Amerika.

    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

    Kebijakan ini menciptakan ironi, karena negara-negara tersebut tetap menyatakan dukungan terhadap agenda Trump di Timur Tengah.

    Baca juga: Alasan Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Gaza dan Risikonya

    Negara-Negara yang masuk dalam daftar pembatasan visa AS

    Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Mesir, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Maroko, Mongolia, Pakistan, dan Uzbekistan, yang setuju bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza, merupakan sebagai dari 75 negara yang masuk dalam daftar pembatasan visa AS.

    Waspada Serangan, Iran Siaga Penuh di Tengah Perundingan dengan AS

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menginstruksikan pejabat konsuler untuk menghentikan sementara pemrosesan visa imigran dari negara-negara tersebut sejak awal tahun ini.

    Langkah itu diambil karena adanya kekhawatiran bahwa para migran dari negara-negara tersebut dapat menjadi public charge atau beban publik di Amerika Serikat.

    Baca juga: Kala SBY-JK Buka Suara soal Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Bentukan Trump

    “Presiden Trump telah menegaskan bahwa para imigran harus mandiri secara finansial dan tidak menjadi beban keuangan bagi rakyat Amerika,” tulis Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan pekan lalu.

    Departemen Luar Negeri AS juga menegaskan bahwa evaluasi kebijakan masih berlangsung.

    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

    “Departemen Luar Negeri sedang melakukan peninjauan menyeluruh terhadap seluruh kebijakan, peraturan, dan pedoman untuk memastikan bahwa imigran dari negara-negara berisiko tinggi ini tidak memanfaatkan bantuan kesejahteraan di Amerika Serikat atau menjadi beban publik,” lanjut pernyataan tersebut.

    Baca juga: Dewan Perdamaian Gaza, Keraguan pada Trump dan Bagaimana Indonesia Harus Bersikap

    Dukungan terhadap misi perdamaian

    Meski proses visa imigran mereka ditangguhkan, warga dari 12 negara tersebut tetap menyatakan dukungan terhadap misi Trump di Timur Tengah.

    Dukungan ini juga tetap diberikan meskipun inisiatif “Board of Peace” menghadapi penolakan keras dari sejumlah pemimpin Uni Eropa.

    Beberapa pihak menilai dewan tersebut berpotensi mengesampingkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa, sementara kritik lain menyoroti biaya kursi permanen yang mencapai 1 miliar dollar AS (Sekitar Rp 16,9 triliun).

    Baca juga: Tak Ada Jaminan Jelas Nasib Palestina, Malaysia Sulit Dukung Dewan Perdamaian Gaza

    Adapun komitmen negara-negara pendukung ditegaskan dalam upacara penandatanganan di Davos, Swiss, yang berlangsung bersamaan dengan World Economic Forum, pada Kamis (22/1/2026).

    Presiden Kosovo Vjosa Osmani secara terbuka memuji langkah Trump.

    “Kepemimpinan sejati tidak hanya berbicara tentang perdamaian, tetapi benar-benar mewujudkannya. Itulah yang sedang dilakukan @POTUS Trump melalui inisiatif bersejarah ini,” tulis Osmani di platform media sosial X.

    Baca juga: Menlu Sebut Uang Iuran Anggota Dewan Perdamaian untuk Rekonstruksi Palestina

    Ia menambahkan, “Amerika membantu membawa perdamaian ke Kosovo. Hari ini, Kosovo berdiri teguh sebagai sekutu Amerika, siap membantu meneruskan perdamaian tersebut. Sejarah akan mengingat mereka yang mengambil langkah berani untuk membangun perdamaian—dan kami siap.”

    Pernyataan Pakistan dan Uzbekistan

    Dukungan serupa juga disampaikan negara lain yang terdampak pembatasan visa. Kementerian Luar Negeri Pakistan menyatakan harapan besar terhadap inisiatif tersebut.

    “Pakistan menyampaikan harapan bahwa dengan pembentukan kerangka kerja ini, langkah-langkah konkret akan diambil menuju penerapan gencatan senjata permanen, peningkatan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina, serta rekonstruksi Gaza,” tulis Kementerian Luar Negeri Pakistan dalam pernyataannya.

    Sementara itu, Sherzod Asadov, juru bicara Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, mengatakan, negaranya siap bergabung sebagai negara pendiri Board of Peace.

    Menurut Asadov, Mirziyoyev “menilai inisiatif ini sebagai langkah penting dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan di Timur Tengah serta memastikan perdamaian dan stabilitas di kawasan yang luas.”

    Baca juga: Trump Tepuk Pundak Prabowo di WEF Davos, Indonesia Resmi Gabung Dewan Perdamaian Gaza

    KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

    Komentar
    Additional JS