Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan iuran BPJS Kesehatan sebaiknya memang harus naik setiap 5 tahun sekali. Hal ini karena adanya inflasi dan perluasan layanan.

"BPJS itu udah negatifnya (defisit, red) setahunnya Rp 20-an triliun, udah hampir Rp 20 triliun," kata Menkes di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat, Senin (23/2/2026).

"Jadi memang tidak mungkin tarif BPJS itu tidak disesuaikan setiap 5 tahun, kenapa? Karena inflasi ada, kedua layanannya makin diperluas oleh pemerintah," sambungnya.

Menurut Menkes, dua faktor ini menjadi alasan mengapa pentingnya adanya kenaikan iuran agar peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga mendapatkan pelayanan dan alat-alat kesehatan yang lebih lengkap.

"Dan perkembangan dinamika antara realita teknis dan politis ini mesti kami jaga agar jangan sampai kemudian teknisnya jangan sampai rusak," kata Menkes.

Dari data yang ditunjukkan Menkes, BPJS Kesehatan sejak tahun 2014 hingga 2025 sudah dihantui oleh defisit, artinya pendapatan iuran lebih kecil daripada beban JKN, berikut daftarnya:

1. Tahun 2014

Pendapatan Iuran: Rp 40,7 triliun
Beban JKN: Rp 42,7 triliun

2. Tahun 2015

Pendapatan Iuran: Rp 52,8 triliun
Beban JKN: Rp 57,1 triliun

3. Tahun 2016

Pendapatan Iuran: Rp 67,4 triliun
Beban JKN: Rp 67,3 triliun

4. Tahun 2017

Pendapatan Iuran: Rp 74,3 triliun
Beban JKN: Rp 84,4 triliun

5. Tahun 2018

Pendapatan Iuran: Rp 85,4 triliun
Beban JKN: Rp 94,3 triliun

6. Tahun 2019

Pendapatan Iuran: Rp 111,8 triliun
Beban JKN: Rp 108,5 triliun