Ringkasan Berita:

• TNI dipercaya menduduki  posisi Wakil Komandan International Stabilization Force (ISF).
• ISF merupakan  pasukan multinasional yang dikirim untuk  menjaga perdamaian di Gaza, Palestina.
• Pengamat militer Khairul Fahmi memandang sosok perwira tinggi TNI yang ditunjuk untuk mengisi posisi itu haruslah sosok soldier-diplomat.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hingga saat ini belum ada kabar baru terkait sosok perwira tinggi TNI yang ditunjuk untuk menempati posisi Wakil Komandan International Stabilization Force (ISF).

Meski Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan mencari sosok yang terbaik pada pekan lalu.

Baik Markas Besar TNI maupun Kementerian Pertahanan belum menjawab perihal siapa perwira tinggi TNI yang akan menjalankan tugas penuh tantangan itu.

ISF merupakan  pasukan multinasional yang dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 pada 17 November 2025.

Mandatnya menjaga keamanan Gaza, melatih kepolisian baru Palestina, serta mengawasi demilitarisasi dan pembangunan kembali Gaza.

Kriteria calon

Sejauh ini, beberapa pengamat telah mengungkap sejumlah kemampuan dan kriteria yang dinilai perlu dimiliki sosok perwira tinggi TNI calon Wakil Komandan ISF.

Pengamat militer sekaligus Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi memandang sosok perwira tinggi TNI yang ditunjuk untuk mengisi posisi itu haruslah sosok Soldier-Diplomat.

"Mengingat posisinya sangat strategis, yakni harus menyelaraskan komando taktis dari jenderal AS dengan national caveats (batasan nasional) Indonesia, maka sosok 'Soldier-Diplomat" adalah harga mati," kata Fahmi saat dihubungi Tribunnews.com pada Senin (23/2/2026).

Menurut dia, TNI punya banyak perwira tinggi bintang satu maupun bintang dua yang sangat mumpuni dan relevan dengan kebutuhan tersebut.

Mengenai rekam jejak yang menonjol dan cocok untuk posisi tersebut, menurut Fahmi, kualifikasi idealnya dapat dilacak dari riwayat penugasannya. 

"Kandidat yang paling pas adalah mereka yang pernah berdinas di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI dan atau di Pusat Kerja Sama Internasional (Puskersin) TNI," kata dia.

Selain itu, imbuh Fahmi, mereka wajib punya pengalaman diplomasi militer, misalnya pernah menjabat sebagai Atase Militer/Pertahanan. 

Lebih baik lagi, kata dia, jika perwira tinggi tersebut memiliki rekam jejak pernah memimpin pasukan secara langsung di misi-misi perdamaian, terutama UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon atau Pasukan Sementara PBB di Lebanon).

"Karena artinya penguasaan medan dan pemahaman geopolitik Timur Tengahnya sudah teruji di lapangan," ungkapnya.

"Jika kriteria rekam jejak ini diaplikasikan secara ketat, lalu dikombinasikan dengan pemenuhan standar usia dan kesehatan (baik fisik maupun mental) yang prima untuk operasi di daerah rawan, saya kira opsinya akan langsung mengerucut ke beberapa nama pati bintang satu atau bintang dua yang memang sangat layak dan siap ditugaskan," pungkasnya.