Ringkasan Berita:

• Rencana impor komoditas pertanian dari Amerika Serikat dikhawatirkan membuat petani di Bontocani dan wilayah Bone semakin terjepit. 
• Adry menyebut membanjirnya produk impor bisa menurunkan harga panen lokal, sementara Zainal menilai kebijakan itu melemahkan daya saing serta semangat petani yang selama ini bergantung pada hasil panen untuk memenuhi kebutuhan hidup.

TRIBUN-TIMUR.COM, BONE – Perjanjian kerja sama antara Amerika Serikat dan Indonesia mulai memicu kekhawatiran warga Bone.

Salah satu poin perjanjian ialah Indonesia akan membeli komoditas pertanian seperti beras dan jagung asal Amerika

Tokoh pemuda Bontocani, Adry (35), menilai rencana tersebut berpotensi menekan harga hasil pertanian lokal.

"Kalau ini terjadi, besar kemungkinan harga hasil pertanian lokal akan turun," ujar Adry sambil menghela napas panjang.

"Swasembada itu jadi dipertanyakan. Namanya swasembada kan panen melimpah, tapi kok malah impor? Logikanya di mana?” tegasnya.

Terlebih saat ini pemerintah pusat tengah gencar menggaungkan program swasembada pangan.

Baca juga: Pemkab Bone Pastikan Layanan Merata, Gelontorkan Rp175 Miliar untuk BPJS

Ia menjelaskan bahwa petani di Bontocani dan wilayah Bone pada umumnya sangat bergantung pada hasil panen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

 Membanjirnya komoditas pertanian dari Amerika, hanya akan membuat petani kecil semakin sulit bertahan.

“Petani kecil bisa makin terjepit kalau pasar dibanjiri produk impor,” ujarnya.

Pemuda lainnya, Zainal (30), juga menilai kebijakan tersebut dapat menurunkan daya saing hasil pertanian dalam negeri.

 Ia mengatakan bahwa langkah impor justru melemahkan semangat petani untuk meningkatkan produksi.

“Petani sudah kerja keras mengolah lahan. Kalau beras dan jagung impor masuk besar-besaran, harga lokal pasti jatuh. Ini harus dipikirkan matang-matang,” jelasnya.

Zainal menegaskan bahwa ketahanan pangan nasional seharusnya dibangun dari kekuatan petani lokal, bukan dengan memperluas ketergantungan pada impor.

“Kami berharap pemerintah melindungi petani. Jangan sampai perjanjian internasional justru membuat petani kecil semakin terpinggirkan,” tandasnya.