JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menegaskan impor energi senilai USD15 miliar atau setara Rp253 triliun per tahun dari Amerika Serikat (AS) akan dilakukan melalui mekanisme tender dan bidding terbuka bukan penunjukan langsung. Pernyataan itu disampaikan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri di Washington DC pada Jumat (20/2), menyusul penandatanganan perjanjian perdagangan resiprokal antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump sehari sebelumnya.

"Jadi tidak ada penunjukan langsung tetapi seperti biasa melalui mekanisme tender dan bidding yang tentunya terbuka," ungkap Simon dalam konferensi pers secara virtual bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

Baca Juga: Efek Beli BBM dan LPG AS Rp253 Triliun, Indonesia Kurangi Impor dari Negara Ini

Komitmen impor energi tersebut merupakan bagian dari perjanjian dagang Indonesia-AS yang memangkas tarif resiprokal menjadi 19% dari sebelumnya 32%. Berdasarkan dokumen yang dirilis Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), impor energi tersebut terdiri dari bensin olahan senilai USD7 miliar, minyak mentah senilai USD4,5 miliar, dan LPG senilai USD3,5 miliar.

Menteri Investasi dan Industri Hilir Rosan Roeslani menyatakan impor energi menjadi salah satu sektor utama dalam hubungan ekonomi bilateral kedua negara. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan bahwa pembelian ini tidak menambah volume impor, melainkan menggeser sebagian sumber pasokan dari Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika ke AS.

Porsi LPG dari AS Berpotensi Naik

Simon menjelaskan saat ini sekitar 57% impor LPG Pertamina berasal dari AS, dan angka tersebut berpotensi meningkat hingga 70% seiring implementasi kesepakatan dagang ini. Untuk minyak mentah, Pertamina juga berencana meningkatkan porsi pasokan dari AS, sementara produk energi lainnya masih dalam tahap penjajakan.

Baca Juga: Ditekan AS, China Borong Minyak Rusia India Berpaling ke Saudi

Sebelum kesepakatan ini ditandatangani, Pertamina telah menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra AS, termasuk ExxonMobil, Chevron, serta yang terbaru dengan Halliburton untuk kerja sama pemulihan lapangan minyak yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo pada 18 Februari 2026.

Pertamina menunggu finalisasi teknis kesepakatan yang diperkirakan rampung dalam 90 hari ke depan, termasuk dukungan kebijakan, perizinan, dan keputusan pemerintah. Simon menekankan bahwa kerja sama ini tidak hanya soal pasokan energi tetapi juga transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. "Ini yang terus kami lakukan dengan mitra-mitra yang ada di Amerika Serikat dan tentunya terbuka, transparan," ujar Simon.

(nng)