Ringkasan Berita:

• MUI mengungkap hal-hal yang dibahas dengan Presiden RI Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2026) kemarin.
• Wakil Ketua Umum MUI Pusat KH Cholil Nafis menyatakan, MUI telah menyampaikan sikap skeptis atas bergabungnya Indonesia ke Board of Peace.
• Cholil juga menjelaskan, Prabowo telah memberi tanggapan mengenai sikap tersebut, dan menyatakan siap membawa Indonesia mundur dari Board of Peace jika perjuangan kemerdekaan Palestina dikesampingkan.

TRIBUNNEWS.COM - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengungkap isi pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto terkait bergabungnya Indonesia ke Board of Peace (BoP) Charter atau Piagam Dewan Perdamaian yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Sebagai informasi, MUI menjadi salah satu lembaga yang mewadahi ulama dan cendekiawan Islam yang hadir dalam acara silaturahmi Presiden RI Prabowo Subianto dengan Pimpinan Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2026) kemarin.

Pertemuan tersebut berlangsung selama kurang lebih empat jam.

Di Istana Negara, MUI diwakili oleh Ketua Umum MUI Pusat KH. Anwar Iskandar, Wakil Ketua Umum MUI Pusat KH Cholil Nafis, dan Sekretaris Jenderal MUI Pusat Buya Amirsyah Tambunan.

Sementara, Presiden RI Prabowo Subianto didampingi oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy, Menteri Luar Negeri RI Sugiono, Menteri Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi, dan lainnya.

Hal-hal yang Dibahas MUI dan Prabowo

1. Prabowo Bilang Board of Peace Berarti Perjuangkan Palestina dari Dalam, MUI Skeptis

Seusai pertemuan, Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis yang berkesempatan berbicara langsung di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa MUI telah menyampaikan sikap skeptis atau keraguan atas bergabungnya Indonesia ke Board of Peace.

Sebab, Presiden AS Donald Trump yang menjadi inisiator sekaligus Chairman atau Ketua Perdana Board of Peace memiliki rekam jejak tak memiliki komitmen untuk mewujudkan perdamaian dan kemerdekaan Palestina.

Selain itu, Israel yang juga menjadi anggota Board of Peace, melalui Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu telah menyatakan tidak akan mengakui Negara Palestina.

Namun, kata Cholil, Prabowo menerangkan bahwa keterlibatan Indonesia adalah bentuk upaya pemerintah memperjuangkan kemerdekaan Palestina dengan pendekatan dari dalam.

Baca juga: Israel Masih Serang Palestina setelah Ada Board of Peace, Pakar: Indonesia Tak Cukup Cuma Prihatin

"Presiden menyatakan akan memperbaiki dari dalam. Nah, kami mengatakan skeptis, karena pertama, Trump jejaknya itu tidak membela terhadap Palestina, dan Israel, Netanyahu, sampai sekarang tidak mengakui terhadap kemerdekaan Palestina," tutur Cholil, seusai pertemuan, dikutip dari laman resmi mui.or.id.

2. Prabowo Sepakat Komitmen Membela Kemerdekaan Palestina

Kemudian, KH Cholil Nafis mengungkap, Prabowo sudah sepakat untuk berkomitmen menolak segala bentuk penjajahan, karena hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam dan amanat konstitusi UUD 1945.

Cholil menambahkan, Prabowo juga sepakat untuk tetap berpihak memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

"Tadi itu kita dengan Presiden sepakat Indonesia menolak segala bentuk penjajahan karena menurut keyakinan umat Islam dan konstitusi kita, undang-undang dasar, itu menolak segala bentuk penjajahan. Yang kedua kita sepakat bahwa kita membela kemerdekaan Palestina," jelas Cholil.

3. MUI Minta Pemerintah Indonesia Tak Serta Merta Tunduk kepada Donald Trump

KH Cholil Nafis juga menyatakan, ada beberapa hal yang diminta pihak MUI kepada Pemerintah Indonesia.

Di antaranya, Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas, sehingga memastikan perdamaian yang diperjuangkan melalui Board of Peace tidak tunduk pada perdamaian versi Donald Trump.

Sebab, MUI menilai, keputusan-keputusan Donald Trump tidak memihak pada perjuangan kemerdekaan Palestina.

Kemudian, MUI juga meminta agar pasukan perdamaian yang dikirim Indonesia ke Palestina dipastikan agar tidak berbalik memukul Hamas dan perjuangan pro Palestina lainnya yang justru dapat menguntungkan Israel.

"Kita minta pembangunan itu adalah tidak hanya damai menurut versi Trump dan Netanyahu, tetapi merdeka rakyat Palestina. Itu kita minta," ujar Cholil.

"Yang ketiga, kita minta agar pasukan-pasukan kita ini ketika diberangkatkan ke sana jangan sampai menjadi alat pemukul orang yang berjuang untuk kemerdekaan Palestina seperti Hamas dan lain-lain."

4. Prabowo Siap Mundur dari Board of Peace jika Kemerdekaan Palestina Tidak Diperjuangkan

KH Cholil Nafis mengungkap, Presiden RI Prabowo Subianto telah memberi tanggapan mengenai ketiga hal yang disampaikan MUI di atas, mulai dari sikap skeptis atas bergabungnya Indonesia ke Board of Peace hingga permintaan agar pemerintah terus berkomitmen dalam membela Palestina dan tidak mudah tunduk pada kemauan Donald Trump.

Menurut Cholil, Prabowo telah menyatakan siap mundur dari Board of Peace jika forum tersebut tidak memperjuangkan kemerdekaan atau tidak membawa kemaslahatan untuk Palestina.

"Permintaan itu dijawab oleh Pak Presiden, bahwa di dalam keanggotaan BoP itu tidak harus mengikuti semuanya. Jadi, kalau ada langkah atau aksi yang tidak cocok, maka Indonesia akan abstain dan absen," ucap Cholil.

"Yang kedua, kalau memang tidak membuat maslahah dalam perkembangan waktu maka Presiden tidak segan-segan akan keluar dari BoP."

Indonesia Gabung Board of Peace

Board of Peace resmi diluncurkan dalam sebuah seremoni di sela-sela penyelenggaraan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

Forum tersebut diklaim bertujuan untuk mewujudkan perdamaian di Palestina, mendorong gencatan senjata antara Israel dan Hamas, serta merekonstruksi Gaza.

Presiden RI Prabowo Subianto menjadi satu di antara sejumlah pemimpin negara yang paling awal menandatangani Board of Peace di Swiss dan menandai bergabungnya Indonesia ke lembaga itu.

Tercatat, ada beberapa negara yang menyatakan ikut bergabung ke Dewan Perdamaian selain Indonesia, di antaranya adalah Arab Saudi, Bahrain, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Turkiye, Hungaria, Qatar, Israel, Bulgaria, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Pakistan, Paraguay, dan Uni Emirat Arab.

Dengan ditandatanganinya piagam Board of Peace yang diketuai oleh Presiden AS Donald Trump, maka Indonesia sejajar dengan Israel sebagai anggota lembaga ini.

Keputusan masuknya Indonesia —yang selama ini vokal menyuarakan dukungan untuk kemerdekaan Palestina— ke Board of Peace pun telah menuai sederet sorotan. 

Terutama, karena Palestina tidak dilibatkan dalam Board of Peace itu sendiri, sedangkan Israel, yang selama ini melakukan serangkaian tindakan militer dan kebijakan pendudukan jangka panjang terhadap Palestina, justru ikut bergabung di dalamnya.

(Tribunnews.com/Rizki A.)