Jakarta, VIVA – Logam tanah jarang (rare Earth) pada dasarnya adalah kelompok 17 unsur kimia yang yang mencakup lanthanum (La), cerium (Ce), praseodymium (Pr), neodymium (Nd), promethium (Pm), samarium (Sm), europium (Eu), gadolinium (Gd), terbium (Tb), dysprosium (Dy), holmium (Ho), erbium (Er), thulium (Tm), ytterbium (Yb), lutetium (Lu), skandium (Sc), dan itrium (Y).

Jika dilihat salah satu saja dari belasan unsur ini, ada yang nilainya melonjak tajam di sepanjang tahun lalu. Pada pertengahan Agustus 2025, penyedia data pasar keuangan Refinitiv mencatat harga neodymium (Nd) telah mencapai Rp1,8 miliar/ton. Angka tersebut terhitung 1.000 kali lipat di atas harga batu bara sebesar Rp1,8 juta/ton.

Per 19 Januari 2026, harga neodymium makin merangkak naik mencapai Rp1,9 miliar/ton. Pergerakan harga ini menguatkan posisi logam tanah jarang sebagai mineral strategis dengan potensi ekonomi besar.

Melansir dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, pemerintah hingga kini masih memetakan dan mengidentifikasi unsur logam tanah jarang yang tersebar di penjuru negeri.

Meski begitu, pada 2024, Indonesia dilaporkan memiliki bijih rare Earth lebih dari 136 juta ton dan dalam bentuk logam sebesar 118 ribu ton.

Badan Geologi Kementerian ESDM juga melaporkan bahwa bijih logam tanah jarang paling banyak tersebar di Bangka Belitung, Sulawesi, serta Kalimantan Barat.

Walau belum ada data terkait potensi nilai ekonomi dari komoditas tersebut, nilainya diproyeksikan mencapai ratusan triliun Rupiah.

Bukan tanpa alasan mengapa Presiden Prabowo Subianto sangat perhatian terhadap sumber daya mineral satu ini. Sebab, mineral kritis tersebut menjadi rebutan dunia.

Logam tanah jarang merupakan salah satu komponen penting untuk berbagai peralatan modern, mulai dari smartphone, laptop, smart TV, mobil listrik, hingga alat utama sistem persenjataan atau alutsista.

Pada industri pertahanan, rare Earth bahkan marak ditemukan dalam konstruksi jet tempur, kapal selam, amunisi khusus, serta kendaraan lapis baja, sehingga dinilai memegang peranan penting.

Untuk itulah Presiden Prabowo membentuk Badan Industri Mineral pada Agustus 2025, yang langsung bertanggung jawab kepadanya.

Demi memaksimalkan potensi ekonomi, Prabowo Subianto menginstruksikan agar logam tanah jarang dikuasai secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

Belakangan, PT Timah (Persero) Tbk, anak usaha Holding BUMN Pertambangan Mind ID, sedang mengembangkan rare Earth melalui revitalisasi fasilitasi pilot plant pengolahan monasit di Tanjung Ular, Bangka Barat.

Namun, tantangan paling besar justru datang dari ketersediaan teknologi. Sebab, unsur logam tanah jarang bercampur dengan mineral lainnya, seperti timah, emas, dan nikel, sehingga membuatnya sulit diekstraksi dan dimurnikan.

Akankah Indonesia membuka keran kerja sama dengan negara yang sudah punya teknologi tersebut?

Mengutip situs DW, Senin, 26 Januari 2026, teknologi pemisahan yang canggih kini dimiliki oleh China, yang menguasai lebih dari 60 persen rantai pasok rare Earth global dari hulu hingga hilir. Amerika Serikat (AS) dan Australia juga memiliki teknologi pengolahan logam tanah jarang, meski belum semasif China.

Menurut lembaga riset energi dari Inggris, Benchmark Mineral Intelligence, Cina menguasai hingga 99 persen pengolahan heavy rare Earths di dunia. Hal ini menyebabkan ketergantungan global terhadap China yang terus mencengkeram komoditas tersebut.

Pada Oktober 2025, China bahkan memperketat kendali atas ekspor logam langka. Peraturan yang menyusul pada 1 Desember 2025 menyatakan bahwa perusahaan asing di seluruh dunia harus memperoleh izin pemerintah China jika ingin mengekspor produk yang mengandung bahan logam tanah jarang asal negara tersebut.

Hal ini berhasil memaksa perwakilan dagang AS dan Uni Eropa untuk bernegosiasi demi menjamin pasokan rare Earth bagi industri mereka.

“Yang harusnya Indonesia lakukan itu, don’t put all of our eggs in one single basket. Penting bagi Indonesia untuk melakukan diversifikasi sumber investasi. Artinya, Indonesia harus membuka kemitraan secara inklusif dengan berbagai negara, seperti AS, China, Malaysia, Uni Eropa, hingga Inggris yang memiliki kepentingan di bidang yang sama,” kata Peneliti Departemen Hubungan Internasional dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Muhammad Habib Abiyan, kepada DW Indonesia.