Ringkasan Berita:

• Ekonom Telisa Aulia Falianty menyoroti soal wacana pemerintah yang akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) demi menekan konsumsi BBM di masyarakat.
• Program yang memakan anggaran jumbo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) diminta dialihkan untuk belanja kebutuhan energi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Aulia Falianty mendorong agar dilakukan realokasi anggaran oleh pemerintah untuk subsidi BBM.

Program yang memakan anggaran jumbo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk sementara bisa dialihkan ke kebutuhan energi.

"Nah program prioritas yang ada, yang besar-besar, itu memang harus lebih dikaji mana yang lebih bisa direalokasi. Walaupun tidak semua, mungkin sepuluh persennya saja yang direalokasi. Artinya tidak mengganggu kepada tujuan prioritas nasional," ujarnya dikutip Minggu, 29 Maret 2026.

Pemerintah diminta lebih cermat dalam membuat kebijakan nantinya demi menjaga fiskal dalam negeri tetap aman. Kalaupun harus menempuh menaikkan subsidi BBM, dia berharap upaya tersebut ditempuh di paling akhir, setelah seluruh opsi sudah dilakukan.

"Jadi harus ketemu win-win-nya. Soalnya kalau yang ini nggak mau ngalah, itu nggak mau ngalah, ya susah juga kan, sedangkan kita tetap harus menyelamatkan APBN kita," ucap dia.

"Harapannya ini temporer sehingga opsi menaikkan harga, sekali lagi, adalah opsi yang terakhir kalau saya lihat seperti itu sih," tandas Telisa.

Dia juga menyoroti soal wacana pemerintah yang akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) demi menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh masyarakat.

Telisa menilai kebijakan tersebut sejatinya bagus untuk diterapkan, asal diawasi secara ketat agar tujuan menekan penggunaan BBM benar-benar terlaksana. "Harus ada pengawasan (kebijakan WFH tersebut)," kata dia kepada Tribunnews.com.

Baca juga: Sedang Trending: dari Kebijakan MBG hingga Usulan WFH untuk Efisiensi Energi

Menurut Telisa, pengawasan perlu dilakukan agar masyarakat benar-benar mengerjakan pekerjaannya dari rumah, bukan justru memanfaatkan WFH untuk momen berpergian.

Kalau hal tersebut terjadi, kata Telisa, yang ada justru penggunaan terhadap BBM tetap tinggi karena tidak adanya penghematan energi yang dilakukan dari sektor rakyat.

"Karena bisa jadi (karena) WFH ada possibility liburan, wisata, jalan-jalan sama aja tidak hemat BBM," ucap dia.

Diketahui, konflik di Timur Tengah yang menyebabkan Iran menutup jalur distribusi minyak mentah dunia, Selat Hormuz, berpotensi menyebabkan krisis energi global.

Beberapa negara tetangga seperti halnya Singapura, Vietnam, Kamboja hingga Filipina sudah merespons dengan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah Kamboja sendiri sudah menyesuaikan harga BBM sebesar 10 persen ke angka USD1,05 per liternya. 

Baca juga: Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya: Skema MBG saat Pembelajaran Online Belum Dibahas

Sementara itu seperti Vietnam, kemudian Laos, dan Filipina yang meruapakan negara berbasis industri telah menunjukkan tren kenaikan harga yang signifikan di kisaran 6 persen hingga 8 persen. 

Lonjakan di negara-negara ini sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harian pada Mean of Plot Singapore atau MOPS yang merupakan harga rata-rata produk minyak olahan di pasar-pasar Singapura yang menjadi acuan retail di Asia.

Untuk mengurangi konsumsi energi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemerintah Indonesia belum membuat keputusan kenaikan harga BBM tersebut.

Pemerintah RI dilaporkan hanya tengah menyiapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang rencananya diberlakukan satu hari dalam sepekan, dengan opsi diperluas ke sektor swasta.

Kebijakan WFH sendiri disebut-sebut mampu menghemat konsumsi BBM hingga 20 persen, meski efektivitasnya masih menjadi perdebatan.