Ringkasan Berita:

• Amerika Serikat (AS) dan Israel melancarkan operasi militer besar-besaran ke Iran mulai Sabtu (28/2/2026).
• Menurut guru besar bidang Hubungan Internasional (HI) di St. Petersburg State University, Rusia Connie Rahakundini Bakrie, serangan ini harus dijadikan momen bagi Indonesia untuk mengatur ulang posisi di Board of Peace (BoP).
• Connie menilai, sekarang Board of Peace telah menjadi Board of War.

TRIBUNNEWS.COM - Guru besar bidang Hubungan Internasional (HI) di St. Petersburg State University, Rusia Connie Rahakundini Bakrie, menilai serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran menjadi momen bagi Indonesia untuk mengatur ulang posisi di Board of Peace (BoP) Charter atau Piagam Dewan Perdamaian.

Menurut Connie, Indonesia memiliki risiko terbesar dalam hal persepsi geopolitik dari serangan AS-Israel ke Iran yang dimulai pada Sabtu (28/2/2026) lalu itu.

Eskalasi militer antara AS-Israel vs Iran akan memiliki skenario yang meluas.

Misalnya, perang berkepanjangan, karena Iran sudah mau perang total sedangkan Israel diprediksi akan melakukan serangan lebih kuat lagi mulai Selasa, 3 Maret 2026 besok yang notabene adalah Hari Raya Purim, sebuah festival Yahudi yang meriah untuk memperingati pembebasan bangsa Yahudi dari rencana genosida oleh Haman di Persia kuno.

Lalu, konflik tersebut juga akan berdampak pada eskalasi di ranah regional. 

Hal ini dipaparkan Connie saat menjadi narasumber dalam program Sapa Indonesia Pagi yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Senin (2/3/2026).

"Risiko terbesar Indonesia itu adalah pada persepsi geopolitik, sehingga kita mesti hati-hati," papar Connie.

"Yang kedua adalah menurut saya ini langkah tepat atau exit door untuk mereposisi posisi kita di Board of Peace. Karena sekarang Board of Peace telah menjadi Board of War, war inside of peace gitu."

Connie menilai, operasi militer AS-Israel terhadap Iran nantinya akan berdampak pada kondisi dalam negeri Indonesia.

Sebab, Indonesia sensitif terhadap harga minyak dunia, mengingat Selat Hormuz dengan pengaruh dan kontrol militer yang sangat signifikan dari Iran menjadi titik krusial bagi perdagangan minyak dunia.

Dampak selanjutnya adalah kondisi rupiah yang akan tergoyang, serta biaya logistik global yang memengaruhi situasi politik dan ekonomi Indonesia.

Baca juga: Dari Board of Peace ke Prahara Teheran: Menguji Konsistensi Indonesia di Tengah Keretakan ASEAN

Namun, dampak lain yang paling digarisbawahi adalah tekanan domestik, utamanya terkait standing atau pendirian Indonesia terhadap perjuangan Palestina untuk bebas dari pendudukan Israel.

Terlebih, Indonesia yang memiliki politik luar negeri bebas aktif, malah bergabung dengan Board of Peace yang notabene diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump dan ada Israel di dalamnya, dua pihak yang menjajah Palestina dan justru menggencarkan agresi militer ke Iran.

Sehingga, merebaknya operasi militer ke Iran yang dinamai Roaring Lion Operation (Operasi Singa Mengaum) oleh Israel itu hendaknya menjadi momen tepat bagi Indonesia untuk mereposisi posisinya di Board of Peace.

"Indonesia itu harus hati-hati karena early warning-nya; dampak minyak pasti naik, kemudian volatilitas rupiah pasti tergoyang dan biaya logistik global akan berpengaruh pada kita, dan yang paling parah tekanan domestik," kata Connie.

"Karena, soal Palestina itu sensitif di Indonesia."

"Ada dilema juga posisi bebas aktif dan kita ada di Board of Peace (BoP) —atau Board of War (BoW) sekarang saya menyebutnya— dan bagaimana risiko partisipasi opening public yang akan sangat masif, itu kalau menurut saya."

Indonesia Terbelah karena Gabung BoP, padahal Harusnya Kebijakan Luar Negeri Bebas Aktif adalah Harga Mati

Connie pun menegaskan, mengapa posisi Indonesia di Board of Peace harus direposisi.

Apalagi, mengingat kebijakan politik luar negeri Bebas Aktif yang dimiliki Indonesia adalah harga mati.

"Kita nggak boleh bergeser dari pondasi Indonesia dengan politik bebas aktifnya, itu sudah kayak harga mati. Jadi, jangan sampai posisi Indonesia ini bergeser, karena ini menjadi anchor [jangkar] legitimasi kita sebagai bangsa berdaulat," jelas Connie.

Namun, saat ini menurutnya, Indonesia terbelah karena sudah masuk Board of Peace dan BRICS.

"Kemudian, kita harus paham bahwa konteksnya sekarang tuh Indonesia jadi terbelah, karena masuk BoP atau BoW ini. Pertama, kita antara Barat, yaitu Amerika dan mitranya, kemudian BRICS, yakni Rusia, China, dan lainnya," ujar Connie.

Connie juga menilai, posisi Indonesia di Board of Peace juga membuat posisi di Dunia Islam dan Global South dipertanyakan, sebab Indonesia berisiko terlibat dalam operasi keamanan di Gaza, Palestina, bukan lagi operasi kemanusiaan.

Terlebih, situasi di Palestina juga sangat mudah berubah, lebih mudah berubah daripada situasi di Papua.

Baca juga: Cerita WNI di Tengah Perang AS–Israel vs Iran: Tinggal di Apartemen, Cemas Jelang Naik Pesawat

Hal tersebut juga akan menimbulkan risiko personel TNI yang akan dikirim ke Gaza sebagai bagian dari ISF (International Stabilization Force) atau Pasukan Stabilisasi Internasional tanpa ketentuan yang jelas di bawah payung Board of Peace.

Menurut Connie, prajurit TNI justru berisiko turut menjadi korban apabila mereka tidak punya ketentuan keterlibatan yang tegas dan terseret dalam operasi ofensif Israel maupun AS di Palestina.

"Lalu, dengan ada di BoP, sebenarnya posisi Indonesia dengan Dunia Islam dan Global South menjadi agak dipertanyakan. Karena, apa pun pesannya BoP tentang kita tuh hanya ikut dalam misi kemanusiaan, and so on, and so forth," tutur Connie.

"Gaza itu adalah medan operasi yang sangat volatil [mudah berubah-ubah], dari operasi kemanusiaan sangat bisa bergeser dalam hitungan sekian detik menjadi operasi keamanan."

"Bayangkan aja misalnya Papua, berbaurnya sipil, militer, atau dengan pergerakan? Nah, mungkin [Gaza] ini tuh 1.000 kali Papua sangat volatilnya itu, bagaimana kita akan mengorbankan atau membawa tentara kita ke sana?"

"Jadi, sekali lagi kita mesti punya keyakinan kalau tetap ada di BoP kita mesti ada di bawah prinsip multilateral, tidak terlibat operasi offensif, tidak ada basing [pembuatan basis] permanen, dan rules of of engagement kita mesti jelas. Ketika rule of engagement kita enggak jelas, tentara kita pasti [jadi] korban."
 
(Tribunnews.com/Rizki A.)