INILAHKORAN.ID - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya menegaskan, sikap tegas lembaganya terhadap mitra yang lalai memenuhi kewajiban administratif.

Dalam pelatihan penyambahan makan yang digelar kembali, ia menekankan bahwa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bukan sekadar formalitas. Melainkan syarat mutlak menjamin kebersihan, dan kesehatan dapur penyelenggara program makan bergizi gratis.  

“Sejak hari pertama operasional, mitra wajib segera mendaftar SLHS ke dinas kesehatan setempat. Jika dalam 30 hari tidak mendaftar, BGN akan melakukan suspend atau penghentian sementara sampai proses pendaftaran dilakukan,” kata Sony Sonjaya, Sabtu 7 Maret 2026.

Ia mengungkapkan, saat ini lebih dari 240 mitra berpotensi disuspend karena melewati batas waktu tanpa mendaftar. “Kalau tidak juga mendaftar, berarti tidak punya niat. Bagaimana program makan bergizi bisa optimal, kalau niat untuk mendapatkan sertifikat laik higiene sanitasi saja tidak ada,” ucapnya.

Sony menambahkan, SLHS bukan hanya soal sertifikat. Melainkan bukti keseriusan membangun dapur SPPG yang memenuhi persyaratan kesehatan. “Bukan hanya sekadar sertifikat ya, bagaimana niat untuk mewujudkan sebuah bangunan dapur SPPG yang memiliki persyaratan yang baik, yang sehat, itu tidak ada keinginan,” ujar dia.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung kondisi di lapangan. Hingga saat ini tercatat 25.061 SPPG, dengan sebagian di antaranya tidak memenuhi standar.

“Sering kami lakukan pemeriksaan. Ada yang diberi surat peringatan, ada juga yang langsung dihentikan. Contoh saya pernah datang ke satu provinsi, melihat sarana-prasarana benar-benar tidak layak. Saat itu juga langsung dihentikan,” jelasnya.  

Sony menekankan, pengawasan akan terus dilakukan demi menjaga kualitas program. “Yang muncul di media sosial itu biasanya yang tidak baik-baiknya. Padahal secara umum banyak yang sudah baik,” tandas dia.***