NEW YORK - Seorang diplomat telah mengundurkan diri dari jabatannya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setelah mengungkap kemungkinan Iran akan dijatuhi bom nuklir. Dia juga mengeklaim bahwa PBB sedang mempersiapkan skenario kemungkinan penggunaan senjata nuklir di negara Islam tersebut.

Diplomat tersebut adalah Mohamad Safa, perwakilan utama Patriotic Vision, juga dikenal sebagai PVA, di PBB. Dia mengumumkan pengunduran dirinya melalui unggahan di X, disertai surat yang menjelaskan alasan keputusannya.

Baca Juga: 'Jika Iran Mengebom Washington dan Bunuh Presiden AS Akan Disebut Teroris'

PVA adalah organisasi internasional yang memiliki status konsultatif khusus di Dewan Ekonomi dan Sosial PBB.

Menurut program lingkungan PBB; Champions of the Earth, Safa telah menjadi direktur eksekutif Patriotic Vision Organisation sejak 2013. Pada tahun 2016, PVA menominasikannya untuk menjadi perwakilan tetapnya di PBB.

Dalam unggahan X dan surat yang menyertainya, Safa mengatakan bahwa dia mencapai keputusan tersebut setelah banyak pertimbangan. Dia mengklaim bahwa beberapa tokoh senior di PBB melayani lobi yang kuat.

"Saya rasa orang-orang tidak memahami betapa seriusnya situasi ini karena PBB sedang mempersiapkan kemungkinan penggunaan senjata nuklir di Iran," demikian bunyi unggahan yang menyertakan gambar Teheran, tanpa menyebut detail apakah Amerika Serikat (AS) atau Israel yang akan menjatuhkan bom nuklir.

Sekadar diketahui, AS merupakan salah satu negara pemilik senjata nuklir terbanyak di dunia. Sedangkan Israel mengadopsi kebijakan ambigu, yakni tidak mengonfirmasi maupun menyangkal bahwa ia memiliki bom nuklir.

"Ini adalah gambar Teheran. Untuk kalian yang tidak berpendidikan, tidak pernah bepergian, tidak pernah bertugas, para pendukung perang yang menjilat bibir membayangkan mengebomnya. Ini bukan gurun dengan populasi rendah. Ada keluarga, anak-anak, hewan peliharaan keluarga. Orang-orang kelas pekerja biasa dengan mimpi. Kalian sakit jiwa karena menginginkan perang," lanjut unggahan Safa.

Safa menambahkan bahwa Teheran adalah kota dengan hampir 10 juta penduduk. Dia meminta pembaca unggahannya untuk membayangkan jika Washington, Berlin, Paris, London, atau tempat lain dijatuhi bom nuklir.

"Saya meninggalkan karier diplomatik saya untuk membocorkan informasi ini. Saya menangguhkan tugas saya agar tidak menjadi bagian dari atau saksi kejahatan terhadap kemanusiaan ini, dalam upaya untuk mencegah musim dingin nuklir sebelum terlambat," imbuh dia, seperti dikutip dari NDTV, Selasa (31/3/2026).

Safa juga merujuk pada peristiwa di Amerika Serikat sehari sebelumnya, ketika hampir 10 juta orang berdemonstrasi dengan slogan "No Kings". Dia mengatakan kemungkinan penggunaan senjata nuklir harus ditanggapi dengan sangat serius karena itu berbahaya.

"Bertindaklah sekarang. Sebarkan pesan ini ke seluruh dunia. Turunlah ke jalan. Berunjuk rasalah demi kemanusiaan dan masa depan kita. Hanya rakyat yang dapat menghentikannya. Sejarah akan mengingat kita," paparnya.

Safa mengatakan bahwa dia ingin mengundurkan diri pada tahun 2023 dan telah bersabar selama tiga tahun. Dia merujuk pada beberapa konflik di seluruh dunia dan menyatakan bahwa beberapa pejabat di PBB tidak ingin menuduh Israel dan Amerika Serikat melanggar hukum internasional.

Safa menuduh bahwa dia menghadapi kritik setelah dia mengungkapkan kekhawatirannya dan menawarkan perspektif yang berbeda setelah serangan Hamas terhadap Israel terjadi pada Oktober 2023. Serangan itu memicu perang yang telah berlangsung selama lebih dari dua tahun.

"Setelah tanggal itu, dan setelah lobi yang sama memaksakan tatanan dunia baru, yang semuanya dimulai di Gaza, dan ketika saya mengungkapkan kekhawatiran saya dan menawarkan perspektif yang berbeda, saya mendapati diri saya menghadapi berbagai kritik dan tuduhan," katanya.

Safa mengeklaim bahwa dia telah ditinggalkan oleh PBB dan telah menerima ancaman kematian yang ditujukan kepadanya dan keluarganya. Dia juga mengatakan bahwa dia telah disensor di PBB, bukan oleh organisasi itu sendiri tetapi oleh beberapa pejabat senior yang, menurutnya, menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk melayani lobi tersebut.

PBB belum memberikan komentar mengenai situasi yang diungkap Safa.

(mas)