Amerika Serikat, VIVA –Perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran sudah memasuki hari ke-11. Memasuki hari ke-11 perang tersebut, terungkap ternyata banyak anggota militer AS yang menolak terlibat dalam perang melawan Iran.

Hal ini diungkap oleh organisasi nirlaba, Center on Conscience & War. Direktur eksekutif organisasi tersebut menulis di platform X bahwa penolakan terhadap perang dengan Iran sangat kuat. Bahkan, mobilisasi pasukan AS saat ini disebut-sebut memicu gelombang penolakan yang mengingatkan pada reaksi publik terhadap invasi Amerika Serikat ke Irak pada 2003.

“Telepon kami terus berdering tanpa henti. Jauh lebih banyak unit yang baru saja diaktifkan untuk penugasan dibandingkan yang diketahui publik,” tulis Direktur Eksekutif Center on Conscience & War, Mike Prysner, di X seperti mengutip laman Middle East Eye, Selasa 10 Maret 2026.

Pekan lalu, Middle East Eye juga melaporkan bahwa Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk mengirim pasukan khusus ke Iran. Namun, belakangan juga muncul spekulasi bahwa mobilisasi militer yang lebih luas sedang dipersiapkan.

Angkatan Darat AS bahkan membatalkan latihan besar bagi sebagian prajurit dari Divisi Lintas Udara ke-82, satuan yang dikenal memiliki spesialisasi dalam pertempuran darat.

Sementara itu, dalam wawancara dengan Fox News, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt tidak menutup kemungkinan diberlakukannya kembali wajib militer di Amerika Serikat. Terakhir kali AS menerapkan wajib militer adalah pada Desember 1972, di masa-masa akhir Perang Vietnam.

Penolakan karena serangan ke sekolah

Center on Conscience & War merupakan organisasi nirlaba yang mendukung para penolak wajib militer, yaitu orang-orang yang menolak bertugas di militer atau menggunakan senjata karena alasan moral atau keyakinan agama.

Di Amerika Serikat, tradisi penolakan terhadap keterlibatan dalam perang di luar negeri sudah lama ada, terutama di kalangan komunitas berakar Kristen seperti Quaker dan Amish.

Organisasi tersebut mengatakan mereka menerima banjir panggilan telepon dari anggota militer yang khawatir pemerintah Presiden Donald Trump sedang mempersiapkan pengiriman pasukan ke Iran. Mereka juga menilai penolakan terhadap perang ini jauh lebih luas daripada yang selama ini dilaporkan.

“Kami menerima telepon kemarin dari seorang anggota militer yang akan dikerahkan. Ia tidak hanya sedang mengajukan status sebagai penolak wajib militer, tetapi juga melaporkan bahwa banyak anggota di unitnya menentang perang dengan Iran dan akan membagikan nomor kami kepada rekan-rekannya,” tulis organisasi itu dalam unggahan lain di X.

Dalam pesan tersebut juga disebutkan bahwa sejumlah tentara menyampaikan rasa muak terhadap serangan yang menewaskan banyak siswi di sebuah sekolah perempuan, serta serangan terhadap fregat Iran di perairan internasional.

Sedikitnya 165 orang, sebagian besar siswi, dilaporkan tewas dalam serangan terhadap sebuah sekolah perempuan di Minab, Iran selatan. Serangan tersebut diduga dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel.

Laporan menyebutkan sekolah itu dihantam dua serangan rudal. Serangan kedua bahkan mengenai para korban yang sedang berlindung serta tim penyelamat yang datang membantu taktik yang dikenal sebagai double-tap strike.

Setelah laporan awal tersebut, sejumlah media lain, termasuk The New York Times, juga menemukan bukti tambahan yang mengarah pada kemungkinan keterlibatan Amerika Serikat dalam pemboman sekolah tersebut.

Sebuah video yang dirilis kantor berita semi-resmi Iran, Mehr News Agency, memperlihatkan rudal jelajah Tomahawk menghantam pangkalan angkatan laut yang berada di dekat sekolah itu.

Pemerintahan Trump sejauh ini belum memberikan jawaban tegas ketika ditanya mengenai serangan tersebut, meskipun berbagai bukti terus bermunculan. Pada Sabtu, Trump justru menuduh Iran sebagai pihak yang menyerang sekolah tersebut dengan menyebut senjata mereka tidak akurat, tanpa menyertakan bukti.

Di sisi lain, Iran juga melancarkan serangan balasan terhadap target Amerika Serikat, termasuk menghantam stasiun radar canggih, pangkalan militer, serta bagian milik CIA di kompleks Kedutaan Besar AS di Riyadh. Iran juga menargetkan infrastruktur energi penting di sejumlah negara Teluk.