Ringkasan Berita:

• Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, mendorong pemerintah Indonesia segera menyampaikan penolakan resmi atas serangan militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei.
• Menurutnya, langkah awal yang harus diambil adalah pernyataan tegas pemerintah sebagai bentuk konsistensi terhadap prinsip politik luar negeri Indonesia.
• Idrus menilai sikap resmi tersebut penting untuk menegaskan posisi Indonesia di tengah eskalasi konflik Timur Tengah.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, mendorong pemerintah Indonesia segera menyampaikan penolakan resmi atas serangan militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran, yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei.

Idrus menilai, langkah awal yang harus diambil adalah pernyataan tegas pemerintah sebagai bentuk konsistensi terhadap prinsip politik luar negeri Indonesia.

Menurutnya, sikap resmi tersebut penting sebagai penegasan posisi Indonesia di tengah eskalasi konflik Timur Tengah, sekaligus menjadi peringatan diplomatik terkait keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

"Pernyataan tegas tidak setuju atas penyerangan tersebut penting, sebagai peneguhan prinsip politik luar negeri kita. Namun, ketidaksepakatan itu tidak serta-merta harus dimaknai dengan keluar dari forum internasional," kata Idrus kepada wartawan, Rabu (4/3/2026).

Idrus menegaskan, Indonesia tidak boleh bersikap pasif ataupun emosional dalam merespons dinamika global. 

Menurutnya, keluar dari BoP memang bukan perkara sulit, namun langkah tersebut belum tentu memberi dampak konstruktif bagi penyelesaian konflik.

Dia justru melihat urgensi kehadiran Indonesia di dalam forum tersebut sebagai ruang untuk menyuarakan sikap tegas secara langsung. 

Indonesia, kata dia, masuk ke BoP bukan untuk menjadi penonton pasif, melainkan untuk memperjuangkan nilai-nilai diplomasi dan kemanusiaan.

Sebagai negara dengan legitimasi kuat, baik sebagai negara muslim terbesar maupun anggota G20, Indonesia dinilai memiliki modal politik yang harus dimanfaatkan dalam setiap forum internasional. 

Sikap bebas aktif, lanjut Idrus, bukan berarti menjauh dari konflik, tetapi aktif mengupayakan solusi damai tanpa terseret arus kepentingan blok tertentu.

Ia menegaskan, strategi politik luar negeri Indonesia harus tetap berpijak pada amanat konstitusi, Dasasila Bandung, serta prinsip bebas aktif. Dalam konteks ini, Indonesia tidak boleh diam terhadap pelanggaran kemanusiaan dan hukum internasional.

“Kalau orientasinya penyelesaian secara diplomatik, maka cara-cara militer jelas bertolak belakang. Justru karena kita ada di dalam, kita bisa menunjukkan sikap tegas, menyatakan tidak setuju berdasarkan nilai dasar Dasa sila Bandung, konstitusi, dan prinsip dasar politik luar negeri,” ujarnya.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merilis sembilan poin sikap resmi yang mengutuk keras tindakan militer Israel yang didukung AS. 

MUI juga menyampaikan duka cita atas wafatnya Khamenei serta mendesak pemerintah Indonesia keluar dari BoP karena dinilai tidak efektif menghadirkan perdamaian, khususnya dalam isu Palestina.

Menanggapi hal itu, Idrus menilai desakan tersebut lahir dari semangat moral yang patut dihargai. 

Namun, ia mengingatkan bahwa keputusan diplomatik membutuhkan kalkulasi matang.

Menurutnya, keluar dari forum internasional bukan berarti terbebas dari tanggung jawab, justru berpotensi menghilangkan ruang pengaruh Indonesia dalam menentukan arah penyelesaian konflik.

"Yang penting sikapnya tegas. Tidak setuju, tetapi tetap memanfaatkan ruang diplomasi yang ada," ucapnya.

Ia juga mendorong agar Indonesia mengambil peran lebih aktif sebagai mediator yang kredibel dalam menghentikan eskalasi perang dan mengembalikan para pihak ke meja perundingan.

Selain itu, Idrus menilai perjuangan diplomasi harus dioptimalkan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terutama untuk memastikan penegakan hukum internasional sesuai Piagam PBB, termasuk larangan penggunaan kekuatan terhadap kedaulatan negara lain.

Dia juga mendorong Presiden Prabowo Subianto mengambil kepeloporan sebagai pemimpin dunia Islam dalam memperjuangkan penyelesaian persoalan kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina.

“Kita harus bebas dalam menentukan sikap, tetapi aktif memperjuangkan perdamaian dunia. Orientasi kita jelas, penyelesaian secara diplomatik. Perang hanya akan memperluas penderitaan dan menjauhkan cita-cita keadilan serta kemerdekaan,” tandasnya.

MUI Minta Indonesia Tinjau Keanggotaan BoP

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, mengecam keras serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. 

Dirinya menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang merusak upaya perdamaian global.

Menurut Sudarnoto, serangan tersebut menunjukkan bahwa Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, tidak memiliki komitmen terhadap perdamaian dunia. 

"Serangan Amerika-Israel terhadap Iran memberikan bukti kasat mata bahwa Trump, baik sebagai presiden maupun chairman Board of Peace, bukanlah sosok yang mempunyai kepedulian untuk menciptakan perdamaian. Dia justru perusak brutal perdamaian," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (3/3/2026).

Ia juga menilai Board of Peace (BoP) yang dipimpin Trump tidak bisa dipercaya sebagai lembaga yang berorientasi pada perdamaian. 

Sudarnoto menyebut keberadaan BoP hanya kamuflase bermotif imperialistik. 

"BoP sudah runtuh secara moral dan kehilangan legitimasinya," katanya. 

Dalam konteks tersebut, Sudarnoto meminta Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan kembali posisi Indonesia sebagai anggota BoP.