JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi menyarankan, pemerintah sebaiknya mendisplinkan penyaluran BBM bersubsidi jika ingin melakukan efisiensi.

Menurut Fahmi, dengan penggunaan BBM bersubsidi tepat sasaran diproyeksikan lebih efektif dan bisa menghemat anggaran Rp90 Triliun - Rp100 Triliun.

Demikian Fahmi Radhi dalam keterangannya sebagaimana laporan Jurnalis Kompas TV Cindy Permadi, Senin (23/3/2026).

“Saya kira jauh lebih besar dari penghematan dengan kebijakan work from home tadi, yang menurut Menteri Keuangan itu kan sekitar 20%. Itu dengan asumsi kalau efektif,” ucap Fahmi.

Baca Juga: Kakorlantas Polri Prediksi Ada 3 Puncak Arus Balik 2026, Hindari 3 Tanggal Ini

Fahmi menuturkan, kebijakan work from home atau bekerja dari rumah 1 hari dalam sepekan tidak akan efektif untuk menghemat pengunaan bahan bakar minyak (BBM).

Sebab, jika WFH diberlakukan pada hari Jumat justru membuat ASN dan Pekerja Swasta melakukan mobilitas tinggi setiap akhir pekan.

“Saya nggak yakin itu efektif atau tidak, karena pertama itu tidak mudah misalnya mengubah walking behavior yang biasanya hari Jumat bekerja kemudian dia harus di rumah. Itu satu,” ucap Fahmi.

“Nah kemudian yang kedua Itu kan harinya Jumat sehingga ada semacam long weekend. Saya khawatir justru mereka tidak kerja di rumah tetapi kemudian dia bisa kerja from anywhere. Bisa di tempat-tempat wisata atau bisa berlibur kemana sambil tetap bekerja tadi. Nah kalau itu yang dilakukan maka tujuan penghematan konsumsi BBM itu tidak akan tercapai,” imbuhnya.

Baca Juga: Menhub Dudy Minta Pemudik Hindari Puncak Arus Balik Lebaran di Tanggal 24, 28, dan 29 Maret 2026

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendorong langkah penghematan konsumsi BBM serta mempertimbangkan kebijakan kerja dari rumah atau WFH sebagai langkah antisipasi dampak krisis global pada sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, kebijakan WFH akan diterapkan setelah Lebaran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan diimbau pula untuk sektor swasta.

Dalam penerapannya, kata Airlangga, WFH hanya akan berlaku satu hari dalam sepekan.