Ringkasan Berita:

• Data intelijen menyebut Iran memiliki jumlah uranium signifikan secara teori bisa menghasilkan hingga sekitar 10–12 bom nuklir setara bom Hiroshima–Nagasaki
• Kepemilikan material itu menjadi kekhawatiran global di tengah negosiasi nuklir dan ketegangan konflik Timur Tengah
• Namun, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menegaskan belum ada bukti Iran menjalankan program pembuatan senjata nuklir

TRIBUNNEWS.COM - Purnawirawan Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul menegaskan, isu dugaan pengayaan uranium Iran harus dilihat dari perspektif pertahanan dan keamanan, bukan semata-mata politik.

Dalam program Rakyat Bersuara yang tayang di akun YouTube Official iNews, ia menyebut adanya indikasi kuat terkait kepemilikan uranium dalam jumlah signifikan.

“Data intelijen sudah mengatakan 440 kilo ada di sana,” ujarnya dikutip pada Rabu, 4 Maret 2026.

Ia membandingkan dengan bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima, yang disebutnya menggunakan sekitar 60 kilogram uranium.

“Kalau 60 kilo saja bisa menghancurkan Hiroshima, 440 kilogram bisa membuat 10 sampai 12 bom seperti Hiroshima dan Nagasaki. Inilah yang dikhawatirkan sekali,” tegasnya.

Iskandar menekankan, perang seharusnya menjadi opsi terakhir setelah diplomasi menemui jalan buntu.

“Perang adalah terakhir. Yang pertama adalah diplomasi,” katanya.

Menurut dia, konflik bersenjata umumnya terjadi karena ada perjanjian atau regulasi internasional yang dilanggar.

Dirinya menyinggung perjanjian pembatasan senjata nuklir yang sejak awal hanya mengakui lima negara sebagai pemilik resmi senjata nuklir—Amerika Serikat, Rusia, China, Prancis, dan Inggris—yang kemudian diikuti negara lain seperti India, Pakistan, Israel, dan Korea Utara di luar kerangka awal tersebut.

Sebagai prajurit yang mengabdi selama 40 tahun di TNI, Iskandar menyatakan dirinya berbicara dalam kerangka profesional militer.

Ia juga mengulas pentingnya sinergi antara intelijen dan media. 

Baca juga: IRGC: 100 Personel Militer AS di Dubai Tewas, CENTCOM: 17 Kapal Perang Iran Hancur

Menurutnya, media kerap menjadi alat kontrol sekaligus sumber pembanding informasi. 

“Media itu kadang-kadang lebih cepat daripada intelijen,” terangnya.

Ia menilai, jika diplomasi telah dilakukan berulang kali dan tetap gagal, maka eskalasi konflik menjadi sulit dihindari.

Namun demikian, ia mengingatkan agar seluruh pihak tidak mengingkari regulasi dan perjanjian internasional.

“Bilamana kita semuanya baik-baik saja, saya yakin negara kita aman-aman,” tambah dia.

Menanggapi pertanyaan soal ketimpangan perlakuan internasional terhadap kepemilikan nuklir—mengapa sebagian negara diperbolehkan dan sebagian lain tidak—Iskandar menyebut bahwa setiap keputusan pasti didasarkan pada kajian intelijen dan rekam jejak masing-masing negara.

 “Tidak mungkin semua itu langsung diputuskan tanpa track record. Dalam nuklir atau senjata pemusnah massal pasti ada kajian intelijen yang sangat dalam,” tegasnya.

Terlepas dari perdebatan tersebut, Iskandar kembali menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi eskalasi senjata pemusnah massal.

Baginya, isu nuklir bukan sekadar polemik geopolitik, melainkan menyangkut ancaman nyata terhadap stabilitas global.

“Saya berbicara tentang tentara, tentang bagaimana senjata nuklir yang sangat berbahaya ini,” katanya, dengan seruan agar diplomasi tetap diutamakan sebelum dunia kembali terjerumus dalam konflik yang lebih luas.

Komentar Rocky Gerung 

Dalam diskusi yang sama, akademisi Rocky Gerung mengingatkan bahwa validitas data intelijen kerap baru terungkap puluhan tahun kemudian.

Dia mencontohkan sejumlah dokumen sejarah yang baru dibuka dua dekade setelah peristiwa terjadi.

Karena itu, menurutnya, publik perlu berhati-hati dalam menyikapi klaim intelijen yang belum sepenuhnya terverifikasi.

Rocky juga berpandangan bahwa dalam perspektif realisme politik, perang kerap dianggap sebagai keniscayaan.

“Damai adalah jarak di antara dua perang,” jelasnya.

Ia menilai, variabel politik domestik di Amerika Serikat maupun Israel turut memengaruhi arah kebijakan luar negeri masing-masing negara.

(Tribunnews.com/Chrysnha)