Ringkasan Berita:

• Presiden Prabowo mengungkap adanya Dirjen-dirjen yang merasa untouchable dan berani melawan menterinya. Prabowo pun memilih memecat Dirjen tersebut.
• Prabowo mengaku mengatasi masalah penegakan hukum di Indonesia ini bukanlah pekerjaan ringan. 
• Namun Prabowo memilih tidak mau mengeluh atau mencari simpati rakyat. Karena menurut Prabowo hal ini adalah tugas dan pekerjaannya sebagai seorang Presiden RI.

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Prabowo Subianto mengungkap keinginannya untuk menegakkan hukum di Indonesia.

Namun Prabowo menyadari bahwa aparat penegak hukum di Indonesia ini masih banyak kekurangannya.

Hal ini diungkapkan Prabowo dalam acara diskusi bersama sejumlah tokoh di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (19/3/2026).

"Saya ingin menegakkan hukum. Saya ingin menegakkan hukum. Bagaimana kita tegakkan hukum kalau kita biarkan seperti ini kalau itu dari aparat."

"Dan saya saya ingin kasih tahu bahwa memang aparat kita ya banyak kekurangannya," kata Prabowo, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (19/3/2026), dilansir Kompas TV.

Prabowo juga mengungkap adanya deep state dalam pemerintahannya. 

Deep state (negara dalam negara) adalah jaringan kekuasaan tersembunyi yang terdiri dari birokrat, militer, atau intelijen yang beroperasi secara independen dari pemerintahan sah.

Mereka sering dituduh memiliki agenda sendiri dan memengaruhi kebijakan negara tanpa pertanggungjawaban publik. Istilah ini sering muncul sebagai teori konspirasi untuk menggambarkan kelompok yang berusaha menjatuhkan kekuasaan terpilih.

Bahkan Prabowo mengaku menemukan adanya Dirjen-dirjen yang merasa tak tersentuh dan berani melawan menteri.

Namun Prabowo tak mengungkap detail, sosok Dirjen tersebut atau Dirjen dari Kementerian apa yang dimaksud.

Prabowo hanya menegaskan bahwa Dirjen-dirjen tersebut kini telah dipecat.

Baca juga: Prabowo Sebut BUMN Kebobolan Paling Besar: Sedang Saya Bersihkan

Tak hanya soal Dirjen yang merasa untouchable, Prabowo juga mendapat informasi soal lembaga-lembaga yang merasa tidak boleh diaudit.

"Kita kita menemukan deep state, kita menemukan ada dirjen-dirjen yang berani ngelawan menteri, akhirnya kita pecat kan banyak sekali dirjen-dirjen."

"Ada dirjen-dirjen yang merasa untouchable, ada lembaga-lembaga yang merasa enggak boleh diaudit," ungkap Prabowo.

Baca juga: Prabowo Ungkap Kebiasaan ‘News Junkie’: Bangun Dini Hari Pantau Isu Global di YouTube

Prabowo mengaku mengatasi masalah penegakan hukum di Indonesia ini bukanlah pekerjaan ringan.

Namun Prabowo memilih tidak mau mengeluh atau mencari simpati rakyat.

Karena menurut Prabowo hal ini adalah tugas dan pekerjaannya sebagai seorang Presiden RI.

"Ini sedang saya ini pekerjaan tidak ringan. Tapi kan saya tidak mau sedikit-sedikit mengeluh atau sedikit-sedikit mencari simpati rakyat ya. Ini pekerjaan saya. Saya dilantik untuk itu. Saya bersihkan," tegas Prabowo.

Baca juga: Prabowo Bertemu Sejumlah Menteri, Bahas Strategi Penghematan Energi

Prabowo Diskusi dengan Jurnalis hingga Pakar

Presiden Prabowo Subianto melangsungkan diskusi dan wawancara bersama jurnalis, pengamat, dan pakar terkait isu terkini untuk merespons dinamika geopolitik global dan perkembangan kebijakan strategis dalam negeri pada Selasa (17/3/2026).

Pertemuan itu dikabarkan melalui akun Instagram @presidenrepublikindonesia yang dikelola oleh Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Republik Indonesia.

"Presiden melangsungkan diskusi dan wawancara bersama sejumlah jurnalis, pengamat, dan pakar mengenai isu-isu terkini guna merespons dinamika geopolitik global dan perkembangan kebijakan strategis dalam negeri," ungkapnya pada Rabu (18/3/2026).

"Pertemuan ini menjadi ruang diskusi mendalam mengenai arah pemerintah dalam menghadapi tantangan dan menjawab berbagai pertanyaan penting yang menjadi perbincangan public," sambungnya.

Prabowo disebut berkomitmen penuh untuk memperkuat sinergi dengan berbagai elemen bangsa sekaligus mengajak semua pihak untuk bahu-membahu membangun negeri.

Pertemuan yang berlangsung mulai pukul 19.00 WIB-01.30 WIB ini diharapkan menjadi Langkah konkret dalam membangun optimisme nasional untuk mewujudkan pelaksanaan transformasi bangsa.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Muhamad Deni Setiawan)